Aneh, Anggaran Promosi Tumpang Tindih

85

Mangupura,Klikpena.com-Kepala Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung,  I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung, Selasa (28/8). Pemanggilan tersebut untuk klarifikasi penggunaan dana hibah Pemkab Badung Tahun 2017 senilai Rp4,5 miliar untuk promosi pariwisata.  Menginggat, pada tahun anggaran 2017, terdapat dua pos anggaran dalam tpromosi, masing-masing di BPPD Badung dan Dinas Partiwisata Badung Rp2,5 miliar lebih.

Rai Suryawijaya tak datang sendiri, Rai yang juga Ketua PHRI Badung  didampingi sejumlah Anggota Penentu Kebijakan BPPD Badung, di antaranya Ni Made Eka Mahadewi. Pertemuan dilakukan di ruang pidana khusus (Pidsus) Kejari Badung mulai pukul 11:00 WITA dan berakhir pukul 11:49 WITA. Pemeriksaan dilakukan Kasi Pidsus Kejari Badung, Cakra Yudha Hadi Wibowo.

Kasi Pidsus membenarkan pemanggilan Rai Suryawijaya untuk meminta klarifikasi penggunaan dana hibah Rp4,5 miliar. “Kami undang untuk klarifikasi penggunaan dana hibah 2017.Sejauh mana pertanggungjawabnya,” kata Cakra Wibowo.

Rai Suryawijaya (dua dari kiri) bersama sejumlah penentu kebijakan BPPD usai diperiksa Kejari Badung (28/8) terkait dana hibah tahun 2017

Sementara IGN Rai Suryawijaya mengakui kedatangannya untuk memberi penjelasan terkait hibah tahun 2017. “Ya terkait hibah tahun 2017, kami sampaikan program yang dibiayai oleh pemerintah. Mekanisme sudah jelas dan sudah ada verifikasi dari Dinas Pariwisata dan juga BPK semua clear,” katanya ditemui di loby Kantor Kejari Badung usai memberikan keterangan di Pidsus.

Saat ditanya apakah tidak terjadi tumpang tindih anggaran karena terdapat dua pos anggaran di BPPD dan Dinas Pariwisata, Suryawijaya mengatakan hal itu tidak terjadi meski promosi dilakukan secara bersama dengan Dinas Pariwisata. “Pada saat promosi, kalau sudah dianggarkan di dinas, di BPPD tidak , biar tidak tumpang tindih. Laporan pertanggungjawabannya juga sudah lengkap,” akunya.

Ia pun mengakui, untuk menghindari tumpang tindih anggaran tahun 2018 pihaknya tidak mengajukan anggaran dan hanya mengajukan program, sementara untuk anggaran di pos-kan pada dinas pariwisata. “Tahun 2018 BPPD membuat program dianggarkan di dinas (pariwisata-red) biar tidak tumpang tindih, kan tidak boleh tumpang tindih,” katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah kabupaten Badung menggelontorkan anggaran cukup besar untuk promosi parwisata. Tahun 2015 Rp2.154.636.100, tahun 2016 Rp3.891.774.795, tahun 2017 Rp2.533.585.100,  tahun 2018 Rp14.673.472.265. Untuk tahun 2017,  BPPD mengelola anggaran Rp4.500.000.000. Sementara tahun 2018 angaran promosi hanya dipos-kan di dinas pariwisata untuk menghindari tumpang tindih anggaran.

Selain pemanggilan BPPD Badung, Kejari juga melakukan pemanggilan Kepala Dinas Pariwisata I Made Badra hari ini Rabu (29/8). Hanya saja pemanggilan Made Badra dalam kasus yang berbeda yakni dugaan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan Pecatu Art dan Music festival tahun 2017.Dikonfirmasi terpisah, Kadis Parwisata Badung I Made Badra mengakui akan memenuhi panggilan tersebut. “Ya akan hadir sesuai dengan undangan,” kata Badra melalui pesan whatsApp, Selasa (28/8). Sesuai surat Kejari Badung Nomor PK-31/P.1.18/Fd.1/08/2018 perihal permintaan keterangan dijawalkan pada 29 Agustus 2018 pukul 09:00 di ruang Pidsus Kejari Badung.abi

 

Komen via Facebook