Batal Dicoret dari Bacaleg, Suwirta Wajib Umumkan Status Mantan Napi ke Media

75

Denpasar, Klikpena.com
Mediasi DPD Partai Gerindra Provinsi Bali dengan KPU Bali di Bawaslu Bali, berbuah manis. Bakal Caleg (Bacaleg) Gerindra Dapil Badung, Bagus Suwirta Wirawan batal dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS).

Setelah sebelumnya 21 Agustus lalu berakhir deadlock, penyelesaian sengketa Pemilu antara KPU Bali dan Partai Gerindra diputuskan melalui pembacaan putusan sengketa secara terbuka di kantor Bawaslu Bali senin (27/08/2018) siang. Sengeketa pemilu itu berawal dari keputusan KPU Bali mencoret Bagus Suwirta Wirawan dari DCS, karena dinilai tidak menenuhi syarat (TMS) karena tak mengumumkan ke media massa status dirinya sebagai mantan narapidana.

Hadir Dalam Rapat Pleno Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini masing-masing; Sekretrais DPD Partai Gerindra Bal, I Wayan Wiratmaja, Ketua KPU Bali Wayan Jondra dan Anggota Ni Putu Ayu Winariati. Sementara Bawaslu Bali dipimpin Ketua, Ketut Aryani dan empat anggota lainnya masing-masing; I Ketut Rudia, Dewa Raka Sandi, Wayan Widiardana dan Wayan Wirka.

Baca Juga: Mediasi Mulus, Nasdem Akhirnya Bisa Usung 12 Caleg Dapil Buleleng

Rapat Pleno Penyelesaian Sengketa Pemilu di Kantor Bawaslu Bali, senin siang (27/08/2018), Foto: Klikpena.com

Kesepakatan mediasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 002/ PS/ 17.00/ VIII/ 2018, yang dibacakan Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Ariyani. Termohon dalam hal ini KPU Bali memberikan kesempatan kepada Pemohon dalam hal ini DPD Partai Gerindra Provinsi Bali, untuk melengkapi dokumen persyaratan pencalonan Bagus Suwirta Wirawan.

Sejumlah dokumen persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya; salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Surat keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutana terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena
kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional; Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan Bakal Calon bukan pelaku kejahatan yang berulang; dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon, menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara.

Rapat Pleno Penyelesaian Sengketa Pemilu di Kantor Bawaslu Bali senin siang (27/08/2018), Foto: Klikpena.com

Kesepakatan lainnya dalam berita acara tercantum; Memohon kepada DPD Gerindra Bali melengkapi sejumlah persyaratan pencalonan Suwirta paling lama satu hari kerja sejak putusan mediasi itu dibacakan. “Pelaksanaan sebagaimana dimaksud angka 1 (melengkapi enam dokumen persyaratan, red) dilakukan oleh pihak Pemohon paling lambat satu hari kerja mulai pukul 08.00-16.00 Wita, setelah putusan dibacakan oleh Bawaslu Provinsi Bali,” kata Ketut Ariyani, saat membacakan putusan hasil mediasi.

Selanjutnya Bawaslu Bali memerintahkan para pihak, untuk melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut. Bawaslu Bali juga memerintahkan KPU Bali untuk melaksanakan putusan ini paling lama tiga hari sejak putusan ini dibacakan. (EL)

Komen via Facebook