Korupsi Alkes RSUD Mangusada: Tak Berniat Korupsi, Terdakwa Minta Keringanan Hukuman

50
Terdawa Korupsi Alkes RSUD Mangusada, Badung, Made Susila mengatakan, proses hukum yang dijalani merupakan perjalanan rohani dirinya saat menyampaikan pembelaannya. Dalam sidang, Rabu (26/9) di Pengadilan Tipikor, terdakwa mengaku, dirinya tidak bermaksud untuk melakukan korupsi (Klikpena.com/Dickmina)

Denpasar, Klikpena.com  –  Proses hukum yang dijalani di Pengadilan Tipikor Denpasar  merupakan merupakan perjalanan rohani. Demikian disampaikan, I Made Susila, terdakwa perkara korupsi Alat Kesehatan (Alkes) RSUD Mangusada, Badung, dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan dalam sidang yang digelar, Rabu (26/9) di Pengadilan Tipikor Denpasar. Pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi ini, disampaikan sesaat setelah dirinya dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa berbadan tambun itu.

Terdakwa Made Susila diawal pembelaannya mengatakan, dirinya tidak bermaksud untuk melakukan korupsi. “Saya ingin menyampaikan kenapa saya bisa jadi terdakwa, ini karena ketidaktahuan saya. Tidak pernah ada dalam pikiran saya melanggar hukum, terlintas pun tidak. Saya sangat menyesal,”  ungkap  Made Susila dihadapan majelis hakim yang diketuai, I Wayan Sukanila.

Pria kelahiran Gianyar yang lama tinggal di Bekasi, Jawa Barat, itu meminta dihukum ringan karena sebagai kepala rumah tangga. “Saya tulang punggung keluarga yang masih punya tanggungan anak. Saya mohon diberikan keringanan hukuman. Proses hukum yang saya jalani merupakan perjalanan rohani saya,” lanjutnya.

Dikatakan, Made Susila (Kiri, berkacamata), menjadi terdakwa dalam perkara korupsi Alkes RSUD Mangusada Badung karena ketidaktahuannya. Dirinya sangat menyesal karena tidak pernah ada dalam pikirannya untuk melanggar hukum (Klikpena.com/Dickmina)

Sementara itu dalam tuntutannya, jaksa Wayan Suardi menguraikan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa Muhamad Yani Khanifudin dan I Ketut Sukartayasa (berkas terpisah). Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan subsider, yakni Pasal 3 UU No 20/2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangan yang memberatkan menururut JPU, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. “Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, dan terdakwa telah menitipkan tiga sertifikat tanah untuk menutup kerugian negara,” kata Suardi.

Adapun sertifikat yang diserahkan pada JPU adalah sertifikat hak milik nomor 408 dengan luas tanah 467 meter persegi dan luas bangunan 300 meter persegi terletak di Tangerang, senilai Rp 3,6 miliar; sertifikat nomor 603 dengan luas 1.767 meter persegi terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, senilai Rp 1,2 miliar; juga sertifikat nomor 1.086 meter persegi terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, senilai Rp 1,1 miliar.

Ketiga sertifikat tersebut diserahkan dan dititipkan kepada JPU guna dijadikan jaminan pembayaran uang pengganti setelah perkara berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sertifikat tersebut dirampas untuk negara bilamana dalam jangka waktu sebulan setelah inkracht terdakwa tidak membayar uang pengganti. “Jika ditotal nilai likuidasi sertifikat tanah terdakwa yaitu Rp 5,9 miliar. Sudah menutupi kerugian negara Rp 5,4 miliar,” jelas Suardi.

Selain menuntut terdakwa Susila dengan pidana penjara 2 tahun, JPU juga menuntut denda Rp 100 juta subsider 5 bulan kurungan. JPU tetap memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti Rp 5,4 miliar subsider pidana penjara 1 tahun. DM

 

Komen via Facebook