Kadis PUPR: Kami Kooperatif, Terkait Kasus Senderan Tukad Mati

57

Mangupura, Klikpena.com –Diungkitnya kembali kasus Pembangunan Lanjutan Senderan Tukad Mati Legian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung beriktiar untuk selalu mengikuti prosedur dan mekanisme setelah kasus tersebut bergulir kembali di Kejaksaan Negeri Denpasar.

Kadis PUPR  Badung, IB Surya Suamba saat dihubungi, Senin (24/9) mengatakan, pihaknya menghargai proses yang sedang berlangsung,  dan biarkan aparat, baik BPKP dan kejaksaan bekerja secara profesional menangani kasus tersebut. “Kami akan selalu kooperatif, baik dengan BPKP dan kejaksaaan. Kami menghargai proses yang sedang berjalan di kejaksaan, dan selalu siap memenuhi panggilan. Untuk informasi selanjutnya silahkan hubungi kuasa hukum,” kata Surya Suamba.

Kondisi Tukad Mati dari Utara ke Selatan tampak masih kokoh

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Denpasar mengungkit kembali proyek Pembangunan Senderan Tukad Mati Legian, menyusul Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali menghitung adanya kerugian keuangan negara pada proyek yang berlokasi di bilangan Sunset Road itu. Nilai kerugian diduga Rp835 juta. Proyek tersebut dikerjakan tahun 2015 dan selesai tahun 2016.

Dengan kembali dibuka kasus ini, dua orang pegawai di Badung dan satu orang swasta yakni kontraktor,  dipanggil sebagai saksi/tersangka oleh Kejaksaan Negeri Denpasar. Ketiga orang itu yakni I Wayan Seraman S.T, M.T mantan Kepala Seksi Pemeliharaan dan Operasional Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung, A.A Gede Agung Dalem, ST. MT, PNS pada Pemkab Badung dan I Wayan Sutaya, SE, Direktur PT Undagi Jaya Mandiri yang mengerjakan proyek tersebut.

Kadis PUPR Badung, Ida Bagus Surya Suamba

Sumber Klikpena.com di BPKP mengatakan, pihaknya menghitung kerugian proyek tersebut berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum. “Kami hanya menjalan tugas kami untuk menghitung  nilai dari proyek itu beradasarkan request (permintaan-red) dari aparat. Hitungan itu sudah kami serahkan kepada instansi yang meminta. Selanjutnya biarkanlah aparat yang melakukan proses itu. Kalau memang mau klarifikasi dan lainnya,  silahkan berkordinasi dengan pihak yang meminta BPKP melakukan penghitungan atas proyek dan kerugian negara yang timbul akibat dari proyek tersebut,”kata sumber tersebut meminta agar namanya tak dikorankan. “Pada saatnya kami akan jelaskan mekanisme dan cara penghitun gan bila diminta aparat,”ujarnya.

Kantor Hukum Law Office Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. & Associates sebagai pengacara tersangka melayangkan surat Permohonan Klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Denpasar. Surat yang diantar tim Kuasa Hukum I Wayan Gede Mardika, SH, M.H pada tanggal 18 September lalu intinya,  melalui Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, pihaknya ingin mendapat klarifikasi berkaitan dikeluarkannya pernyataan dari Kejari tentang adanya pemberitahuan resmi dari Kepala BPKP Provinsi Bali tanggal 22 Mei 2018 tentang adanya kerugian negara pada Pembangunan Lanjutan  Senderan Tukad Mati Legian yang dimuat di media cetak.

Di titik inilah dimulainya pengerjaan proyek lanjutan senderan Tukad Mati Legian

Ketikamemantau lokasi kedua kalinya pada Jumat (21/9),  memang terpasang plang pengumuman dari Penyidik Kejaksan Negeri Denpasar. Plang bertuliskan  “Dilarang  Untuk Melakukan Kegiatan Apapun Tanpa Seijin  Dari Kejaksaan Negeri Denpasar”. Proyek Pembangunan Senderan Lanjutan Tukad Mati Legian itu kurang lebih satu kilometer. Tampaknya, masih kokoh dari Utara ke Selatan. Pada pemberitaan sebelumnya (21/9) tertulis ada satu titik yang jebol, ternyata tak demikian kondisinya,  melainkan ada urugan material proyek lain yang dibuang ke area Tukad Mati.abi

 

Komen via Facebook