Ogah Perjuangkan Cabut Perpres Teluk Benoa, Koster Gagal Paham?

59

Denpasar, Klikpena.com
Gubernur Bali terpilih Wayan Koster, menegaskan sikapnya bahwa rencana reklamasi Tolak Benoa tidak bisa dilaksanakan.

Namun, di balik ketegasan sikapnya, Koster ternyata ogah memperjuangkan pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA).

Perpres ini juga dikenal dengan sebutan Perpres Teluk Benoa. Perpres ini sejak awal kehadirannya ditolak oleh kelompok penolak reklamasi Teluk Benoa karena merupakan pintu masuk rencana reklamasi Teluk Benoa. Mereka mendesak Presiden untuk mencabut Perpres tersebut.

Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, saat memberikan keterangan pers terkait rencana reklamasi Teluk Benoa. [foto: klikpena.com/ amb]

Koster tampaknya gagal paham terhadap Perpres 51/2014 tersebut. Sebab, menurut dia, Perpres itu tak hanya mengatur kawasan Teluk Benoa, tapi juga kawasan lain di Indonesia.

Padahal, Perpres itu jelas hanya mengatur Rencana Tata Ruang Kawasan SARBAGITA. Bahkan pada poin (2) bagian Menimbang Pepres itu, secara khusus menyebutkan kondisi kawasan Teluk Benoa yang menjadi dasar lahirnya Perpres 51/2014 tersebut.

Baca Juga:
Koster Minta Tak Ada Demo Tolak Reklamasi Teluk Benoa

“Perpres itu tak hanya mengatur Teluk Benoa. Itu mengatur sejumlah wilayah di Indonesia,” ujar Koster, saat konferensi pers di Rumah Transisi, Denpasar, Jumat (24/8/2018).

Selain itu, lanjut dia, isi Perpres itu bukan menyuruh untuk melakukan reklamasi Teluk Benoa. Namun, Koster mengakui Perpres itu membuka ruang untuk dilakukan reklamasi.

“Perpres tidak menyuruh melakukan reklamasi. Tapi Perpres mengatur kalau mau melakukan reklamasi, boleh. Siapa yang membolehkan? Banyak pihak, salah satunya ya, gubernurnya. Kalau gubernur bilang tidak, ya tidak bisa. Jadi gak tergantung sama Perpres,” tegasnya.

Baca Juga:
Koster Hentikan Reklamasi Teluk Benoa, Ketua DPRD Bali: Bisnis Demo Yang Rugi

Koster menambahkan, dirinya tak perlu meminta Presiden untuk mencabut Perpres tersebut. Bagi dia, tak ada urusan dengan Perpres, yang penting adalah rencana Reklamasi Teluk Benoa tak bisa dijalankan.

“Lho, yang diminta apa? Reklamasi tak dijalankan, kan? Gak ada urusan, mau ada Perpres, asal reklamasi gak dijalankan, ya apanya?” ujarnya.

“Kalau Perpres dicabut, itu merugikan daerah lain, karena yang diatur tidak cuma Teluk Benoa. Di tempat lain butuh, tapi kita Bali tak butuh (cabut Perpres, red),” pungkas Koster, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. (amb)

Komen via Facebook