SP3 Kasus Dugaan Korupsi di BPD Bali

87
Kajati Bali, Amir Yanto di dampingi Aspidsus, Polin Sitanggang (Paling kiri) mengatakan, tidak ada kerugian negara dalam pencairan kredit di BPD Bali. Angunan kredit di BPD Bali bukan lahan sewa tetapi HGB (klikpena/Dickmina)

Lucu, Aspidsus Tidak Tahu Kapan SP3

DENPASAR, klikpena.com – Penyidikan perkara dugaa korupsi dalam pencairan kredit dinvestasi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sudah dihentikan penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Bali.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali, Amir Yanto dalam acara syukuran Hari Bhakti Adhyaksa ke 58, Senin (23/7) mengatakan, penyidikan perkara dugaan korupsi BPD Bali sudah dihentikan dengan adanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Dijelaskan Amir Yanto,  dari hasil penyidikan lebih intensif, penyidik Pidsus justru tidak menemukan adanya kerugian negara yang menjadi unsur tindak pidana korupsi.

“Tidak ada kerugian negara. Dari hitungan ahli, nilai agunan melebihi nilai kredit. Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian negara dan itu tidak ada,” tegasnya.

Semula, agunan yang dipakai untuk mengajukan kredit disebutkan berupa hak sewa. Namun, dalam perkembangan penyidikan, diketahui lahan yang dijadikan agunan adalah  Hak Guna Bangunan atau HGB.

Menepis rumor SP3 kasus ini terkait adanya lobi-lobi elit politik, Amir Yanto secara tegas menepisnya.

Dikatakan, dihentikannya penyidikan kasus ini murni dari pertimbangan yuridis. Karena memang tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara.

Lucunya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali, Polin Oktavianus Sitanggang, mengaku tidak ingat  kapan terbitnya SP3 tersebut. “Saya tidak ingat pasti kapan itu SP3,” kata Aspidum.

Diungkapkan Polin Sitanggang, awal penyidikan, diketahui agunan tidak mencukupi dan angunan adalah lahan sewa sehingga setelah  ekspose atau gelar perkara,   disepakat dinaikkan ke tahap penyidikan,” jelas Polin.

Namun setelah didalami, ternyata agunan yang diajukan bukan Hak Sewa. “Lahan sewa sebagai agunan itu beresiko tinggi. Di awal pun saya menilai, kalau sampai hak sewa, itu konyol. Itu namanya bunuh diri,” katanya.

“Sekarang itu sudah dikuasai oleh kurator dan siap dilelang. Nilai HGB itu sekitar 200 M. Sementara yang dia pinjam sekitar Rp 150 M,” lanjut Polin.

Begitu juga dengan nilai bangunan, semula pihaknya menduga bahwa nilainya rendah. “Belakangan muncul adanya PG (personal guarantee) yang nilainya sudah Rp 40 milyar di samping tanah, bangunan dan  alat-alat berat,” jelas  Polin. “Oleh karena itu proses penyidikan kasus dugaan korupsi investasi di BPD Bali dihentikan. Kita tidak mungkin menggantungkan perkara karena tidak cukup bukti.  Seandainya cukup bukti, ya dilanjuti. Tapi bila tidak cukup bukti, jangan menzolimi. Itu prinsip saya,” pungkas Aspidsus.

Sebelumnya, menjelang akhir tahun kemarin ketua  tim penyidik kasus BPD ini, Otto S begitu yakin sudah mengantongi lima calon tersangka.  Bahkan untuk menetapkan tersangka hanya menungu ekspose atau gelar perkara.  Menurut ketua tim penyidik, Kelima calon tersangka tersebut, 3 orang dari internal BPD dan 2 orang lainnya dari eksternal.

Anehnya, setelah itu, penyidik seakan melempem bahkan ketika dikonfirmasi, Aspidsus, Polin O Sitanggang selalu menghindar dan beralasan untuk kepentingan Bali yang lebih besar.

Sebagaimana diketahui, mencuatnya kasus dugaan korupsi di BPD Bali ini menyusul dengan adanya ketidakwajaran pencairan dana kredit kepada dua kreditur yakni PT. Karya Utama Putera Pratama senilai Rp 150 miliar pada Tahun 2013 dan PT. Hakadikon Beton Pratama senilai Rp 42 miliar. Pasalnya selaku kreditur, pemilik PT Karya Utama Putera Pratama dan PT Hakadikon merupakan orang yang sama. Pencairan kredit untuk PT Karya Utama Putera Pratama terjadi 2013. Pemilik PT inisialnya HS.

Pencairan terjadi menjelang suksesi. Selain  proses pencairan yang tidak wajar dan super cepat,   penyerahan obyek agunan yang tidak sesuai dengan nilai kredit karena informasi awalnya,  obyek agunan, saat ini berdiri Hotel Sovereign Bali,  yang berada di sekitar Jalan Raya Tuban, Badung merupakan tanah sewa. Sehingga  selain proses pengajuan kredit tidak sesuai dengan sistem kredit perbankan, nilai atau jumlah dana yang dikucurkan juga tidak sebanding dengan nilai agunan yang dijaminkan.  Dickmina

Komen via Facebook