Anggota Dewan Terjerat Korupsi karena Tak Paham Anggaran

88

Denpasar, Klikpena.com – Banyaknya anggota dewan terhormat terjerat kasus korupsi belakangan ini bukan karena haus akan harta semata, tapi karena mereka sendiri tak paham dengan mekanisme anggaran (budgeting). “Seperti yang terjadi pada anggota dewan Malang. Duitnya hanya Rp8 juta. Kan gak ada artinya dibandingkan dengan resiko yang mereka terima masuk penjara. Ini karena masih banyak anggota dewan kita kurang paham dengan alur anggaran,  dan menerima begitu saja sehingga ujung-ujungnya terjerat masalah uang negara,” kata, H.M. Eko Budi Cahyono, S.E.,M.M.,M.H. saat diminta komentarnya, Minggu (23/9) terkait banyaknya anggota dewan terjerat korupsi akhir-akhir ini.

Menurut pengusaha properti yang juga dikenal sebagai konsultan hukum bisnis ini, faktor lemahnya penguasaan anggaran menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Karena itu ke depan, dewan harus dibekali cara-cara pengelolaan uang negara itu dengan baik sehingga pemanfaatannya tak salah sasaran dan tak menyalahi aturan yang ada.

Eko Cahyono Caleg DPR Dapi Bali, PKB

Yang terjadi ini kan, ada sementara anggota dewan karena tak paham betul dengan posisi anggaran itu, langsung saja menerimanya tanpa mengetahui asal usulnya secara jelas. “Karena itu ke depan masalah anggaran ini harus menjadi perhatian serius sebab sangat menentukan keberhasilan pembangunan,” ujar caleg DPR RI Dapil Bali dari PKB nomor urut 2 itu.

Seperti diketahui, anggota legislatif punya tiga fungsi yakni budgeting (penganggaran), legislasi (pembuatan kebijakan seperti UU ataupun peraturan daerah) dan pengawasan (controlling). Namun diakui Eko, ada pula sebagian yang terjerat kasus korupsi karena sengaja “bermain anggaran” untuk memperkaya diri atau kelompoknya.

Eko

Ia mencontohkan kasus yang sangat memprihatinkan adalah sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur menjadi tersangka suap. Mereka ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembahasan APBD-P Pemkot Malang Tahun Anggaran 2015. “Padahal kalau dilihat nilai yang diterima masing-masing tak banyak. Jadi tak sebanding dengan resiko yang harus ditanggung. Saya melihat kemungkinan karena ada anggota yang tak paham betul soal itu,” tambah Pendiri Bali Ekonomi Creatif Institut ini.

Kondisi ini sangat miris dan sudah tentu membawa dampak bagi citra lembaga. Ini yang menjadi tantangan besar dalam Pileg 2019 agar lahir anggota legislatif yang benar-benar bersih dan berintegritas.  Untuk itulah dirinya juga tergerak ikut membenahi citra dan kinerja lembaga legislatif di DPR RI. Baginya lembaga legislatif perlu diisi lebih banyak orang yang punya integritas dan kejujuran serta niat “ngayah” untuk kepentingan masyarakat. Upaya ke arah itu harus dimulai dari kualitas calegnya, rekam jejaknya,” tegas pria kelahiran Muncar Banyuwangi yang kini menjadi daftar calon tetap anggota DPR RI dapil Bali dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Eko bisa memahami banyaknya anggota dewan yang terjerat kasus korupsi membuat persepsi publik terhadap lembaga legislatif negatif. Tak heran juga jika dalam survei Global Corruption Barometer (GCB) yang dirilis Transparency International Indonesia (TII), pada 7 Maret 2017 menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup Sebayak 54 persen responden menilai lembaga perwakilan rakyat tersebut sebagai lembaga terkorup. Sementara urutan kedua terdapat birokrasi (50 persen), DPRD (47 persen), Dirjen Pajak (45 persen), Kepolisian (40 persen), kementerian (32 persen), pengadilan (32 persen), pengusaha (25 persen), dan tokoh agama (7 persen).  “Itu artinya ada citra buruk terhadap lembaga legislatif dan oknum anggota Dewan yang merusak citra lembaga terhormat ini. Pileg 2019 agar agar lahir anggota legislatif yang benar-benar bersih dan berintegrita bukan menjadi koruptor setelah terpilih,” tandas Eko abi

Komen via Facebook