Wagub Cok Ace Beda Pendapat dengan DPRD Bali

49

“Kesepakatan Rahasia dengan Mafia Tiongkok di Sanur Village”

Denpasar,Klikpena.com – Wakil Gubenur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati terkesan membela koleganya di Bali Tourism Board (BTB) dan Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Bali. Cok Ace sapaannya, menilai pertemuan yang diduga membuat kesepakatan rahasia antara BTB dengan mafia Tiongkok bukan manuver, tapi tidak lanjut sidak yang dilakukan Pemprov Bali dengan BTB/GIPI.

“Saya kira itu tidak manuverlah. Itu adalah tindak lanjut dari blusukan ke lapangan. Yang ditekankan disana kan tidak adanya jual beli kepala yang akhirnya menyebabkan harga murah,” kata Cok Ace yang juga Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Bali, usai Rapat Paripurna di DPRD Bali, Senin (22/10).

Lanjut mantan Bupati Gianyar ini, sebelumnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesai (PHRI) Bali meminta botom line harga-harga hotel dan lain sebagainya. Namun, aturan tidak memperbolehkan. Karena masalah harga murah maupun gratis ditentukan pihak industri dan PHRI tidak boleh ikut campur. “Pertemuan BTB kemarin adalah salah satu upaya agar tidak ada lagi harga-harga murah. Sebatas usaha tersebut, kami mengapresiasi,” ujarnya menekankan.

Terkait beberapa kesepakatan yang disinyalir rahasia karena tidak dibolehkan ada yang merekam atau dokumentasi Cok Ace mengaku tak mengetahuinya. “Itu yang saya tidak tahu. Kalau ada sumber data lagi silahkan kroscek lagi. Tapi apa yang menjadi kesepakatan mereka berdua tidak ada yang dirahasiakan. Saya langsung dapat walaupun mereka tidak menyampaikan sebelumnya. Jadi saya mendapatkan setelah selesai. Mereka sepakat menghentikan di bulan Desember,” ujarnya seraya mengatakan pihak toko meminta jeda waktu.

Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama

Sementara Ketua DPRD Bali, I Nyoman Adi Wiryatama berharap pertemuan itu tidak ada. “Kalau ada pertemuan pasti salah. Dan semua orang pasti setuju itu. (melakukan pertemuan rahasia, red). Tetapi karena ini menyangkut pariwisata, jadi sangat sensitif. Tujuan kita baik tapi digoreng menjadi tidak baik. Di negaranya,  dia bisa bicara lain. Karena kita tidak mengerti bahasanya dia. Kita harus berhati-hati,”sentil mantan Bupati Tabanan dua periode.

Anggota Komisi III, Ketut Kariasa Adnyana menyayangkan adanya deal-deal/perjanjian dengan oknum BTB, bahkan hingga ada bukti tertulis. “Ini kan pelanggaran pidana, kemudian apa yang menjadi komitmen bersama Pak Wagub (dilanggar, red). Kasihan juga nanti pak wagub bisa kena getahnya. Sehingga ini harus diluruskan,” ujarnya.

Karyasa Adnyana

Ia menilai menilai, kesepatan yang dibuat tersebut, disinyalir menguntungkan pribadi oknum BTB dan pelaku usaha murahan. “Bali ini tidak mesti dijual murah. Bali bukan lagi mementingkan kuantitas, akan tetapi kualitas. Apalagi dengan adanya IMF, dijual berwah-wah (promosi, red), mereka akan datang ke Bali. Karena Bali berbeda, yakni menawarkan wisata relegi dan budaya. Kan begitu,” tandasnya. abi

Komen via Facebook