Guru Honorer Diangkat Melalui Seleksi Pegawai Pemerintah

57

Jakarta, Klikpena.com
Nasib guru honorer akhirnya mendapat perhatian Pemerintah, dengan program seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pasca test CPNS 2018. Hal ini disampaikan Mendikbud, Muhadjir Effendy dalam konferensi pers terkait kebijakan Pemerintah terhadap guru honorer, di Kantor Staf Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat (21/09/2018).

Pemerintah memberikan solusi dengan memberikan kesempatan para guru honorer berusia lebih dari 35 tahun yang ingin mengabdi untuk Negara melalui pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Proses seleksi PPPK akan dilakukan setelah selesainya seleksi CPNS tahun 2018. “Untuk para guru honorer yang tidak memenuhi syarat karena usia, pintu alternatifnya melalui seleksi PPPK, dengan kualitas tetap diutamakan,” papar Mendikbud.

Menpan RB, Syarifuddin, Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko, Mendikbud, Muhadjir Effendy, saat jumpa pers di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, (21/09/2018/ siang. Foto: Humas Kemendikbud

Mendikbud menghinbau para guru honore agar kembali mengajar secara profesional dan tidak melakukan aktifitas diluar profesinya, demi masa depan anak bangsa. “Alhamdulillah sore ini sudah ada solusi untuk mengatasi masalah tentang posisi guru, terutama guru honorer. Mudah-mudahan ini adalah solusi yang terbaik. Dengan kerendahan hati saya mohon kepada para guru untuk kembali ke sekolah masing-masing, untuk membina, mengasuh, mengantar, dan mengajar anak-anak didik kita. Tetap fokus mengajar di sekolah,” harap Mendikbud.

Mendikbud juga mengimbau kepada pemerintah daerah dan kepala sekolah untuk tidak lagi mengangkat guru honorer. “Kemendikbud sudah mengirimkan surat kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi ada pengangkatan guru honorer. Sesuai arahan Bapak Presiden tidak boleh lagi pemerintah daerah dan kepala sekolah mengangkat guru honorer,” ujar Mendikbud.

Suasana jumpa pers terkait Guru Honorer di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/09/2018) siang. Foto: Humas Kemendikbud

Mendikbud mengajak pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat dapat bekerja sama dalam memberikan perhatian terhadap berbagai permasalahan, termasuk masa depan guru. “Semua ini tidak boleh lepas dari kerja sama dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah dan memikirkan masa depan guru,” pungkas Mendikbud.

Turut hadir dalam jumpa pers tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana; Kepala Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana; Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano; Sekretaris Kemen PAN dan RB, Dwi Wahyu Atmaji, Deputi SDM Aparatur Kemen PAN dan RB, Setiawan Wangsaatmadja, dan sejumlah pejabat terkait. (EL)

Komen via Facebook