Perseteruan Perbekel Buduk dan 2 Wartawan Berakhir Damai

58

Badung, Klikpena.com – Perseteruan Perbekel Desa Buduk,Kec Mengwi, Ketut Sudarsana dengan dua wartawan, Simon S Rykkoh (SK Dialog)
dan Remigius Nahal (Klikpena.com) berakhir damai, Senin (19/11/2018).

Perseteruan itu terjadi saat keduanya akan meliput mediasi pencemaran lingkungan (13/11/2018). Ketika itu, Sudarsana melarang dan mengusir kedua awak media itu.

Dalam pertemuan itu, Sudarsana meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Perdamaian itu disepakati kedua belah pihak yang dimediasi Kabag Humas Protokol Sekda Badung, Putu Ngurah Thomas Yuniarta.

Saat mediasi, kedua wartawan didampingi kuasa hukumnya, Benyamin Seran, Siti Sapurah, dan Sekjen PWI Bali, Emanuel Dewata Oja.

“Kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi perbekel se-Badung, agar perbekel tidak bersikap arogan, karena media dan wartawan adalah mitra kita dalam lancarnya pembangunan,“ ungkap Yuniarta.

“Dalam mediasi ini tidak ada mencari siapa ang salah dan benar,tapi menyikapi dengan kepala dingin agar tidak membias,” tambahnya.

Dalam mediasi itu, Sudarsana mengaku terjadi kesalahpahaman.

“Saya tidak bermaksud mengusir kehadiran wartawan, namun tidak berkenan diliput acara mediasi dengan warga Perum Alam Bernasi,” jelas Sudarsana.

Sementara itu, Emanuel Dewata Oja mengatakan, dimata hukum perlakuan Sudarsana bisa dikategorikan melanggar UU Pers pasal 18, karena dinilai telah melanggar kebebasan Pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Wartawan diundang maupun tidak di undang berhak untuk mempublikasikan masalah sosial apalagi menyangkut masalah lingkungan hidup,” kata pria yang akrab disapa Edo ini

“Perdamaian seperti ini, suatu keberhasilan seorang Kabag Humas Badung yang memahami tugas dan fungsinya sebagai corong pemerintah khususnya semua perbekel di Kabupaten Badung untuk memahami tugas dan fungsi pers sebagai mitra pemerintah,” tambah Edo, yang juga Ketua Perhimpunan Jurnalis (Pena) NTT ini.

Benyamin Seran mengatakan, persoalan kedua pihak ini hanyalah miskomunikasi. Sehingga, saling mediasi merupakan jalan terbaik sekaligus kasus ini dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat.

“Perbekel sebagai pejabat pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat tidak perlu risau apabila ada kejadian dimasyarakat yang memang perlu diliput,asalkan pers memberitakan yang benar, dari sumber yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan,“ tandas Benyamin.

Ditambahkan Siti Sapurah, kasus serupa tidak boleh lagi terjadi karena pers bekerja dibawah perintah Undang-Undang.

“Seharusnya pers adalah sahabat yang baik bagi semua pejabat pemerintah. Kalau ada pemberitaan yang keliru silahkan menggunakan hak jawab atau melapor kepada Dewan Pers, bukan dengan cara menghalangi wartawan meliput. Karena tindakan menghalangi wartawan dapat dipidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999,” kata Ipung, panggilan akrab Siti Sapurah. (RN/EL)

Komen via Facebook