Dana Hibah SVF Tiap Tahun Dilaporkan  ke Walikota

51

Penyidik Dalami Dana Hibah yang Tak Dikembalikan

Denpasar, Klikpena.com-
Dana hibah Pemkot Denpasar untuk penyelenggaraan Sanur Village Festival (SVF) dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Denpasar yang diduga ada perbuatan melawan hukum, penggunaannya sudah dilaporkan ke Walikota dan diaudit oleh BPK.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar, Ir. M. A. Dezire Mulyani, M.Si dalam pesan singkatnya menjawab pertanyaan wartawan online ini terkait dana hibah untuk SVF dan BPPD Kota Denpasar yang kini sedang dalam proses dimintai keterangan Kejaksaan Negeri Denpasar. “Setiap tahun sudah dilaporkan kepada walikota dan sudah diaudit BPK,” tulis Kadis Dezire Mulyani, Senin (17/9).

Kadis Pariwisata Kota Denpasar, Dezire Mulyani

Menurutnya, Dinas Pariwisata Kota Denpasar setiap tahun membantu sebagian kebutuhan pelaksanaan Sanur Village Festival. “Dan sudah kami sampaikan agar hal hal yang dibantu oleh Pemkot  tidak diduplikasi. Dana yang di Dispar bukan dana hibah. Tapi kita ikut serta berpartisipasi melaksanakan kegiatan Sanfest sebagaimana kegiatan festival-festival lainnya. Berupa sewa panggung dan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan Sanfet dan anggaran yang ada,”tulisnya lagi.

Berkaitan dengan berapa besarnya bantuan untuk SVF,  Dezire Mulyani memastikan yang tahun ini tentu ada.  Sementara yang tahun tahun sebelumnya mesti dicari dulu. “Waduh, datanya di kantor. Nanti ke kantor ya,” pintanya. Dana hibah untuk SVF dianggarkan di Dinas Pariwisata, juga di BPPD Kota Denpasar? “Data ini bapak dapat dari mana,”tanyanya

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar tetap fokus mengumpulkan data (puldata) dan bukti terkait adanya dugaan penyimpangan dana bantuan hibah Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Denpasar.

Aksi melukis di badan perempuan di SVF 2018

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dan Humas Kejari Denpasar, I Made Agus Sastrawan mengakui, tim penyidik Pidsus saat ini masih fokus untuk puldata dan bukti. “Masih pengumpulan data, dan sedang dalam tahap penyelidikan oleh Pidsus,” jelas Agus Sastrawan saat dihubungi, Rabu (12/9) sore kemarin.

Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar ini berusaha menghindar ketika ditanya, salah satu kegiatan BPPD Kota Denpasar dari dana hibah tahun anggaran 2016-2017 yang diduga ada penyimpangan  adalah kegiatan Sanur Festival.“Nantilah, tunggu saja pasti akan kita jelaskan. Saat ini tim Pidsus masih melakukan penyelidikan. Sabar,  kalau sudah selesai akan kita umumkan,” kata Agus Sastrawan.

Sumber Klikpena.Com di Kejari Denpasar mengatakan, ada dugaan terjadi penyimpangan dari dana bantuan hibah sebesar Rp1,9 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar tahun anggaran 2016-2017 tersebut, dimana salah satu kegiatannya adalah Sanur Festival.

Sumber juga mengatakan, dari keterangan beberapa orang yang sudah dimintai oleh penyidik Pidsus, ada sebagian dana bantuan hibah dipakai untuk biaya  iklan di media, baik media cetak maupun media online. “Tetapi itu hanya keterangan,  tetapi tidak disertai bukti, media apa saja  yang dibayar untuk mengiklankan kegiatan tersebut,” ungkap sumber. Selain mengejar salah satu bukti pertanggung-jawaban dari pemasangan iklan di media, penyidik juga sedang memperdalam dugaan penyimpangan dari sisa dana bantuan hibah yang tidak dikembalikan.abi/dick

Komen via Facebook