97 Kepala Daerah Tandatangan MoU Sanimas

104
Para Kepala Daerah menandatangani MoU di Hotel Sanur Prime Plaza Rabu (18/07) Foto: Klikpena.com – Ambros Boly

Sebanyak 97 Bupati dan Walikota se-Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama penanganan sanitasi berbasis masyarakat di kawasan wisata sanur bali rabu (18/07) siang. Kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan komitmen para kepala daerah dalam menangani masalah sanitasi dan persampahan.

Target pencapaian program sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) di 143 kabupaten dan kota, namun pada tahap pertama ditandatangani 97 kabupaten kota, karena berdasarkan hasil usulan dari Pemerintah Daerah dan hasil survey yang dilakukan tim Direktorat Jendral (Ditjen) Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penandatangan kerjasama ini merupakan bentuk peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional 100 kosong 100 yang dicanangkan pemerintahan Jokowo Widodo yakni 100 pertama adalah akses air minum, Nol adalah lingkungan permukiman kumuh sudah tertangani tuntas dan 100 persen merupakan akses terhadap sanitasi lain.

Para Kepala Daerah menandatangani MoU di Hotel Sanur Prime Plaza Rabu (18/07) Foto: Klikpena.com – Ambros Boly

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Ditjen Cipta Karya, Dodi Krispatmadi mengataka, metode seleksi daerah sasaran program ini diantaranya, Pemerintah Daerah harus mempunyai strategi sanitasi kota dan surat pernyataan siap mengoperasikan dan pemeliharaan melalui alokasi dana dari pemerintah kabupaten dan kota. “Kriteria penilaian ini wajib dipenuhi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Pusat membantu desa atau kelurahan yang benar-benar membutuhkan sehingga baru 97 kabupaten kota pada tahap pertama dari keseluruhan target 143 kabupaten kota” jelas Dodi

Selain penandatanganan Kerjasama, kegiatan yang digelar selama dua hari ini juga membahas masalah persampahan dan air limbah rumah tangga, dengan metode talk show sebagai bentuk sosialisasi melibatkan instansi teknis terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan.  Melalui program ini, masyarakat perlu pembinaan dan supervisi serta dukungan sumber daya lainnya dari pemerintah daerah agar sanimas ini berkelanjutan. “ Program sanimas dan persampahan ini berawal dari minat pemerintah daerah yang mengusulkan desa sasaran, dilanjutkan dengan nominasi desa sasaran dan survey di 130 lokasi sanimas dan 87 tempat pengolahan sampah mandiri oleh masyarakat seluruh Indonesia” Lanjut Dodi

Para Kepala Daerah Foto Bersama Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Ditjen Cipta Karya, Dodi Krispatmadi di Hotel Sanur Prime Plaza Rabu (18/07) Foto: Klikpena.com – Ambros Boly

Sementara itu Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sri Hartoyo dalam sambutan membika kegiatan mengatakan, Program yang membutuhkan komitmen Pemerintah Daerah ini dalam rangka menyukseskan kebijakan nasional pencapaian target Kebijakan Nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat. “Teknis pelaksanaan program ini untuk memberdayakan masyarakat agar penanganan sampah dari limbah rumah tangga yang tidak dapat dijangkau truk sampah pemerintah kota atau kabupaten, dapat ditangani oleh masyaraakat secaar mandiri dan pemanfaatannya untuk kelompok masyarakat yang terlibat langsung pada Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse dan Recyle (TPS3R). “Karena masalah sanitasi dan persampahan ini sangat penting sekali untuk mendukung kesehatan lingkungan dan dampaknya akan sangat luas. Masalah sanitasi ini intinya terdiri dari sampah dan air limbah rumah tangga ini kalau ditangani sebaik-baiknya maka akan mempengaruhi kesehatan lingkungan kita” papar Hartoyo

Penandatangan kerjasama dan sosialisasi program infrastruktur berbasis masyaraakat ini, dilanjutkan dengan peninjauan lokasi proyek TPS35 di Desa Bantas Kecamatan Slemadag Kabupaten Tabanan. Para peserta dari 97 kabupaten kota berkesempatan studi banding di lokasi penanganan sampah mandiri yang dimiliki Desa bantas yang dibangun 17 november 2017 lalu dengan tujuan, para peserta dapat mengimplementasikan di wilayahnya masing-masing karena kabupaten tabanan dinilai berhasil menyelenggarakan program TPS3R yakni mampu menghasilkan 500 juta rupiah perbulan dan mendapat dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten sebanyak 9 milyar lebih di 10 lokasi TPS3R. ***

Komen via Facebook