Ombudsmn Minta Kejaksaan Usut Tuntas Kasus Dana Hibah BPPD Kota

35

Denpasar, klikpena.com–Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab meminta Kejaksaan Negeri Denpasar agar serius menyelidiki dugaan penyimpangan dana hibah Pemkot Denpasar yang dikelolah Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Denpasar.

Ombudsman Bali mendorong dan terus memantau agar Kejari Denpasar serius membongkar kasus ini. “Kejari Denpasar harus serius menyelidiki kasus ini sampai tuntas karena ini sudah menjadi perhatian publik,” kata Umar Alkhatab di Denpasar, Minggu (16/9).

Kepala Ombudsman Bali, Umar Alkhatab

Umar Alkhatab menekankan pentingnya kerja tuntas aparat penegak untuk menciptakan transparansi pemerintahan yang bersih. “Mewujudkan pemerintahan yang bersih,mesti ditopang  penegakan hukum yang konsisten.  Bukan didorong oleh kemauan untuk memperlihatkan otoritas kejaksaan semata. Hal itu tidak banyak membantu penegakan hukum yang bertanggung jawab,” tekan Kepala ORI Perwakilan Bali dua periode ini.

Oleh sebab itu, Ombudsman berharap agar kasus penyimpangan dana bantuan hibah ini  bisa sampai  ke pengadilan secepatnya sehingga menjadi  pelajaran bagi banyak orang.

Sementara Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar tetap fokus mengumpulkan data (puldata) dan bukti terkait adanya dugaan penyimpangan dana bantuan hibah Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Denpasar.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dan Humas Kejari Denpasar, I Made Agus Sastrawan mengakui, tim penyidik Pidsus saat ini masih fokus untuk puldata dan bukti. “Masih pengumpulan data, dan sedang dalam tahap penyelidikan oleh Pidsus,” jelas Agus Sastrawan saat dihubungi, Jumat (14/9/2018) sore .

Atraksi layang layang di pembukaan Sanur Festival 2017

Kasi Intel dan Humas Kejari Denpasar ini berusaha menghindar ketika ditanya, salah satu kegiatan BPPD Kota Denpasar dari dana hibah tahun anggaran 2016-2017 yang diduga ada penyimpangan  adalah kegiatan Sanur Festival.“Nantilah, tunggu saja pasti akan kita jelaskan. Saat ini tim Pidsus masih melakukan penyelidikan. Sabar, kalau sudah selesai akan kita umumkan,” kata Agus Sastrawan.

Sumber Klikpena.Com di Kejari Denpasar mengatakan, ada dugaan terjadi penyimpangan dari dana bantuan hibah sebesar Rp1,9 miliar dari Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar tahun anggaran 2016-2017 tersebut, dimana salah satu kegiatannya adalah Sanur Festival.

Sumber juga mengatakan, dari keterangan beberapa orang yang sudah dimintai penyidik Pidsus, dikatakan, ada sebagian dana bantuan hibah dipakai untuk biaya  iklan di media, baik media cetak maupun media online. “Tetapi itu hanya keterangan,  tetapi tidak disertai bukti, media apa saja  yang dibayar untuk mengiklankan kegiatan tersebut,” ungkap sumber.

Selain mengejar salah satu bukti pertanggung-jawaban dari pemasangan iklan di media, penyidik juga sedang memperdalam dugaan penyimpangan dari sisa dana bantuan hibah yang tidak dikembalikan.

Lanjut sumber tadi, sisa dana hibah yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka penerima hibah harus bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.  Pasalnya, sudah diatur dengan menerima bantuan hibah berupa uang dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD,  maka penerima hibah juga harus  menyadari kewajibannya selaku obyek pemeriksaan, khususnya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. abi/dik

Komen via Facebook