Pemda Dipersilahkan Kerja Sama Hanya Dengan Media yang Dipimpin Wartawan Utama

149

DENPASAR-klikpena.com
Dewan Pers mempersilahkan
Pemerintah Daerah (Pemda) ataupun lembaga lain untuk menyeleksi media mainstream (media arus utama) mana saja yang bisa diajak kerja sama pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik atau media online. “Beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan aturan, dimana Pemda melakukan kerjasama pemberitaan hanya dengan media yang berbadan hukum sesuai ketentuan dan Pemimpin Redaksinya adalah wartawan yang sudah mengantongi sertivikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai wartawan utama. Di Sumatra Barat misalnya, Gubernurnya mengeluarkan aturan melalui Pergub, bahwa media yang boleh kerjasama hanya media yang dipimpin wartawan utama,’ ujar anggota Dewan Pers, Hendri CH Bangun.
Hal ini diungkapkan mantan Sekjen PWI ini dihadapan puluhan wartawan media cetak, elektronik dan online yang mengikuti kegiatan safari jurnalistik PWI Bali 2018 di aula pertemuan kantor Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfos) provinsi Bali, Jumat 16/11.
Acara Safari Jurnalistik ini diselenggarakan atas kerja sama PWI Pusat, PWI Bali dan Astra Internasional, yang penyelenggaraannya di Bali difasilitasi sepenuhnya oleh Dinas Kominfos Provinsi Bali. Tak kurang 40 wartawan dan para pemimpin media hadir mengikuti acara tersebut. Adapun para nara sumber yang ditampilkan dari PWI Pusat adalah, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan PWI Pusat, Hendro Basuki, anggota Dewan Pers Hendri CH Bangun, pakar liputan investigasi, Marah Sakti Siregar dan pakar Kode Etik, Widodo Atmo Wiyoto.
Dijelaskan Hendri Bangun, saat ini pertumbuhan media-media, terlebih media online sangat tinggi. Hal ini tentu saja membuat Pemda di beberapa daerah kesulitan untuk melakukan kerja sama, karena jumlah media begitu banyak. “Di Sumatra Barat itu saja ada enam ratus media online. Memang agak kesulitan untuk melakukan kerja sama dengan pemerintah. Mungkin karena kesulitan seperti itu sehingga Gubernur Sumatra Barat misalnya, membuat keputusan seperti itu, ‘ujar Hendri saat menjawab pertanyaan salah seorang peserta yang menanyakan ikhwal Uji Kompetensi Wartawan.

Suasana Safari Jurnalistik PWI Provinsi Bali di Aula Dinas Kominfos Bali, jumat 16/11

Terkait banyaknya media online yang belum memenuhi syarat pendirian, misalnya harus berbadan hukum seperti PT, koperasi dan elektonik, Hendri mengakui hingga saat ini dewan pers memang belum bisa mengambil tindakan apapun karena regulasinya di dewan pers belum ada. Namun berkaca dari beberpa kasus sengketa pemberitaan yang pernah sampai ke meja dewan pers di Jakarta, Hendri
menegaskan bahwa Dewan Pers itu hadir untuk membela kepentingan media. Maka jika ada kasus sengketa pemberitaan yang melibatkan media-media yang tidak memenuhi standar perusahaan pers, Dewan Pers tidak akan merekomendasi penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan UU nomor 40/1999 Pers. Meski Dewan Pers akan menegur dan mewajibkan perusahaan media memenuhi standar pendirian perusahan pers.
Terkait kebebasan wartawan dalam menjalankan profesinya, Hendri menyatakan bahwa musuh terbesar wartawan saat ini adalah pemilik media. Karena para pemilik media sering mengintervensi kerja redaksi dengan kepentingan-kepentingan pemilik media. “Musuh terbesar wartawan hari ini justru adalah pemilik media. Karena kepentingan-kepentingan pemilik media mengintervensi ruang redaksi, ” pungkas Hendri. BIL

Komen via Facebook