Gratis, Layanan Pendampingan Pengaduan CPNS 2018

73

Denpasar Klikpena.com– Law Firm Togar Situmorang & Associates membuka layanan dan pendampingan pengaduan hukum bagi CPNS 2018, termasuk juga tenaga kerja honorer yang menemukan ada indikasi kecurangan dalam proses rekrutmen CPNS. “Kami siap membantu terkait pengaduan rekrutmen CPNS ini. Kami juga akan mendampingi penyelesaian jika ada permasalahan yang dialami para pelamar baik menyangkut administrasi maupun dugaan adanya kecurangan maupun dikriminalisasi hingga jika ada iming-iming dari calo. Pelayanan kami berikan gratis sampai tuntas masalahnya,” kata Pengamat Kebijakan Publik dan Advokat, Togar Situmorang, S.H.,M.H.,M.AP., Minggu (14/10/2018) di Denpasar.

Ini terkait adanya perpanjangan masa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS 2018) selama lima hari hingga 15 Oktober 2018. Advokat yang kerap memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan keadilan ini juga menegaskan siap mendampingi para CPNS yang sudah dinyatakan lulus hingga proses keluarnya SK (Surat Keputusan) pengangkatan menjadi PNS. Sebab selama ini ada juga beberapa kasus dugaan pungli dalam penerbitan SK tersebut hingga ada beberapa kasus yang SK-nya sengaja dihambat.

Togar Situmorang

“Jika ada proses SK yang terhambat, saya akan bantu kawal sampai akhir. Kami ingin memastikan hal mereka benar-benar diterima tanpa ada embel-embel apapun,” tegas pria yang tengah menyelesaikan Disertasi Doktoral pada Prodi S-3 Ilmu Hukum Universitas Udayana itu.

Togar mengatakan pelamar CPNS yang ingin melaporkan indiksi kecurangan atau punya permasalahan dalam proses pendaftaran dan rekrutmen ini bisa datang langsung ke Kantor Law Firm Togar Situmorang & Associates di Jalan Tukad Citarum Nomor 5 A Denpasar atau di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 407.

Togar juga mewanti-wanti para pelamar agar jangan sampai terjebak jika ada iming-iming dari pihak yang ingin menawarkan bantuan lolos CPNS alias calo yang kerap bergentayangan. Perpanjangan pendaftaran CPNS ini tentu kabar baik bagi para calon pelamar yang masih belum siap dengan persyaratan.  Pria yang dikenal dengan julukan “panglima hukum” ini berharap agar peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Caleg DPRD Bali Dapil Denpasar nomor urut 7 dari Partai Golkar ini mengingatkan agar proses rekrutmen CPNS tetap transparan dan akuntabel serta bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). “Sekarang ini sistemnya online. Semestinya tak ada lagi kecurangan. Tapi potensi itu tetap ada dan patut diantisipasi dan diwaspadai,” ujar Togar yang juga Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Bali periode 2018-2023.abi

Komen via Facebook