Reklamasi Pelabuhan Benoa, Pelindo Tidak Proaktif

437

Denpasar, Klikpena.com Ketua Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Komang Gede Subudi menyoroti reklamasi yang dilakukan Pelindo III Pelabuhan Benoa Bali mengabaikan aspirasi masyarakat Bali, desa adat dan LSM lingkungan. “Memang ini proyek pemerintah dan sesuai program Nawacita bapak Presiden Jokowi. Namun pihak pengelolah jangan mengabaikan aspirasi masyarakat, desa adat dan LSM lingkungan. Masa proyek sebesar ini dilaksanakan tanpa ada public hearing. Mestinya, pengelolah reklamasi dalam hal ini Pelindo harus proaktif sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan di Bali. Kesannya Pelindo mengabaikan proses,”kata Komang Gede Subudi di Denpasar, Rabu (14/8),

Subudi yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pospera Bali, di tahun politik seperti ini hendaknya instansi pemerintah, lembaga BUMN dalam melakukan kegiatan pembangunan, menjaga jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan lawan politik menyerang pemerintahan Jokowi.

“Ini tahun politik. Dan sama sama kita ketahui Pak Jokowo akan maju lagi pada Pilpres 2019. Jangan sampai lawan politik memanfaatkan celah yang ada menyerang Pak Jokowi. Ini yang harus dijaga.Memang proyek ini kepentingan ekonomi nasional termasuk Bali. Tapi jangan mengabaikan proses dan aspirasi masyarakat, desa adat dan pemangku kepentingan di Bali,”kritik Subudi.

Tampak alat berat sedang mengeruk alur laut di Pelabuhan Benoa


BIPPLH sebagai pengawas dan pemantau lingkungan sangat berkebertan dengan cara cara yang dilakukan pengelolah reklamasi Pelabuhan Benoa. “Bila ada gejola karena lalainya pengelolah, kelanjutan reklamasi bisa terhambat,”ucapnya.

Ia menyarankan, Pelindo bisa berkaca dari proyek reklamasi perluasan Apron Bandara Ngurah Rai, dimana PAP I Ngurah Rai pro aktif soalisasi dengan masyarakat setempat dan membuka public hearing, selalu kordinasi dengan instansi terkait termasuk LSM lingkungan. “Sekali lagi kami tegaskan, sebagai penasehat Pospera Bali yang pelindungnya bapak Jokowi kami sangat berkeberatan dengan cara cara pejabat yang tidak mau mendengar dan tidak akomodatif, tidak jemput bola seperti yang dicontohkan Presiden Joko Widodo selama ini,”tandasnya.

Pihaknya telah menugaskan devisi media, devisi hukum dan pengawasan untuk meneliti dan mendalami hal hal terjadi dalam reklamasi Pelabuhan Benoa. “Saya menduga ada proses yang diabaikan.Dan bisa jadi, ada pelanggaran dalam proses pengerukan dan pengurugan alur laut agar kapal pesiar yang berukuran besar bisa sandar di Pelabuhan Benoa, “ujarnya mengingatkan pihaknya khawatir saat Presiden Jokowi kunjungan kerja ke Bali akan ada aksi yang menolak reklamasi Pelabuhan Benoa. (abi)

Komen via Facebook