Gereja Harus “Sembuhkan” Politik yang “Tercemar”

348

DENPASAR-Klikpena
Komisi Kerawam (KomKer) Keuskupan Denpasar dalam program kerjanya sedang berjuang membangkitkan kembali kesadaran politik kaum awam dalam Gereja melalui turba ke Paroki-paroki dengan Dialog bertajuk Sakramen politik. Hampir seluruh Paroki di Keuskupan Denpasar telah didatangi Tim Keuskupan yang dipimpin Ketua Komisi Kerasulan Awam (Komker) Keuskupan Denpasar, RD Martinus Emanuel Ano, guna melakukan sosialisasi Sakramen Politik.
Memunculkan kembali istilah “sakramen politik”, yang sebenarnya sudah sejak tahun 2008 telah terbit melalui sebuah buku karangan Rm. Dr. Eddy Kristianto, OFM, dengan judul “Sakramen Politik: Mempertanggungjawabkan memoria”, menimbulkan banyak pertanyaan dan peryataan. Misalnya: kog bisa Komker buat Sakramen ke 8 dalam Gereja? Bukankah politik itu kotor dan tak layak disandingkan dengan istilah sakramen? Ada juga yang mengklaim bahwa istilah itu sangat sensitif dan seksi. Susah menjelaskan istilah itu kepada umat yang sederhana, dan sebagainya.
Ketua Komisi Kerasulan Awam (Komker) Keuskupan Denpasar, RD Martinus Emanuel Ano, dalam sebuah kesempatan berbincang dengan klikpena.com belum lama ini mengatakan, berbagai pertanyaan seperti itu bila ditelisik dari sudut pandang filsafat merupakan awal yang baik untuk menemukan kebenaran sejati. Itulah harapan yang meneguhkan kami KomKer Keuskupan Denpasar untuk terus mengumandangkan dan memaklumkan istilah (gagasan) “Sakramen Politik” itu kepada publik tanpa menyerah.
‘Lalu ada yang tak suka, tak terima atau terus mempesoalkan bagi kami merupakan “cambuk” untuk terus berusaha mengerti, memahami dan semaksimal mungkin memberikan pengertian, pemahaman dan menemukan kesejatian politik sebagai sesuatu yang luhur dan mulia serta layak untuk disandingkan dengan istilah sakramen, juga pantas untuk disandang dan diperjuangkan oleh Gereja Katolik,’ ujarnya.

Sosialisasi Sakramen Politik di salah satu Paroki di wilayah Keuskupan Denpasar

Dikatakan, sebagai lembaga agama di dunia, khusunya di Indonesia, Gereja menjadi sakramen Allah yang tak tampak menjadi nyata. “Agama dapat menjadi kekuatan yang menyelamatkan selama dia mempertahankan sifatnya yang sakremantal, yaitu menjadi tanda dan sarana yang kelihatan dari apa yang tak kelihatan”, tulis Ignas Kleden, mengomentari buku berjudul “Sakramen Politik” yang ditulis Rm Eddy. Terkait buku yang sama J. Kritiadi juga berkomentar begini: “Buku ini menempatkan politik sebagai fenomen yang mempunyai kandungan nilai-nilai yang sangat luhur. Bahkan politik mendapatkan tempat terhormat, dan “disejajarkan” dengan sakramen-sakramen lain yang telah ada. Politik sebagai sakramen berarti eksistensinya bermakna sebagai tanda dan sarana yang mengantar pembebasan dan penyelamatan manusia dari semua hal yang menistakan manusia”. Kami sungguh paham dengan “kesadaran yang terlambat” dari sebagian umat akan arti, makna dan essensi dari “Sakramen politik” sambil menyadari bahwa bagi kami “late better than never”, telat sadar jauh lebih baik dari pada tidak menyadari sama sekali. “Kami yakin bahwa akan ada kesadaran baru yang muncul dari pemakluman Sakramen Politik kepada publik yakni umat kita,’ ujarnya.
Lebih lanjut, RD Martinus Emanuel Ano yang akrab disapa Romo Eman ini, menjelaskan di satu sisi, kondisi politik yang tercemar sebagai “penyakit” dan di sisi lain “Sakramen Politik” sebagai “obat untuk penyakit” itu. Bukan rahasia lagi dan memang tak terbantahkan kalau eksistensi politik kita “sedang galau”. Galau karena sudah tercemar, kotor dan dilumuri banyak kepentingan dan kepuasan pribadi dan kelompok. Efek atau akibat yang muncul dari kondisi itu yakni orang yang tak berkepentingan tak berminat pada politik. Orang yang gagal dengan politik akan alergi dengan politik. Bahkan akan muncul banyak “orang stress” karena politik.

Dua anggota Tim dari Komisi Kerasulan Awam Keuskupan Denpasar, Hironimus Adil (kiri) dan Komang Purnama (kanan) saat sosialisasi sakramen Politik beberapa waktu lalu

‘Dalam benak saya masih teringat rapih tulisan dalam Tajuk Rencana Kompas berjudul, Natal Jelang Tahun Politik, 23 Desember 2017, menanggapi pesan Natal KWI dan PGI tahun 2017 lalu. Kompas Menulis, “Saat ini kita sedang cemas. Persatuan kita sebagai bangsa sedang terancan perpecahan. Keresahan dan kecemasan itu terjadi beberapa tahun belakangan…. Dalam sebuah proses politik yang bernama pemilu akan selalu ada yang kalah dan yang menang. Namun dalam sebuah proses pemilu yang mengeksploitasi sentiment primordial, bisa merusak tenun kebangsaan yang dari sananya sudah majemuk. Ada batin yang terluka dan membutuhkan ‘emotional healing’ yang lama untuk merajut kembali tenun kebangsaan. Terlalu besar resikonya jika gagal dalam menjaga keindonesiaan,’ demikian Romo Eman mengutip Tajuk Kompas.

RD Martinus Emanuel Ano alias Romo Eman

Politik kata dia, memang selalu mengandung resiko, apalagi bila ia diperlakukan dan diperuntukan dengan salah. “Politik kotor” memang telah mewarnai dunia perpolitikan bangsa dan Negara kita. Hal itu telah menimbulkan dan menyisakan banyak persoalan. Wajah politik lalu tidak menarik, tidak menggembirakan dan bahkan sangat menakutkan rakyat biasa. Pada titik ini, pertanyaan yang perlu kita ajukan yakni: apakah kita menutup mata atau pura-pura tidak tahu dan memang mungkin tidak mau tahu dengan eksistensi politik kita yang mengenaskan itu?
Gereja Katolik, sebagai “Sakramen Allah”, tanda dan sarana kehadiran Allah dalam dunia universal, apakah memang tidak perlu peduli dengan sikon politik “chaos” seperti itu? Jawabannya TIDAK. Gereja harus bersikap dan bergerak. Gereja musti merasa terpanggil dan siap diutus untuk menyelamatkan “derita politik” kita. Imperatif Yesus kepada para muridNya untuk “pergi ke dunia dan menghasilkan buah” (Yoh. 15:16) dan pengutusan Gereja di akhir tiap perayaan ekaristi “marilah pergi kita diutus”, mendesak kita untuk membawa dan membagi “kekudusan dan keselamatan Allah” dari “altar ke pasar”, dari Gereja kepada dunia.
“Sakramen ekaristi mengutus kita untuk membawa rahmat dan keselamatan Allah kepada dunia, kepada politik. Artinya, sebagai sakramen Kristus dalam Gereja, kita perlu membawa sakramen Gereja menjadi Sakramen dunia di mana politik sebagai salah satu medan perutusan kita di dunia. Inilah hakikat sakramen politik yang kami maksudkan,’ ujarnya.

Sosialisasi Sakramen Politik di sebuah Paroki wilayah Keuskupan Denpasar

Dikatakan, merasul awam berarti membawa kenangan kita sebagai rasul Yesus dalam Perjamuan bersama Tuhan dan dari pengalaman berada dan merasakan sentuhan kasih Tuhan kepada dunia di mana kita merasul sebagai murid yang diutus Yesus ke tengah dunia. Politik kita karena memang sedang sakit dan kotor harus diselamatkan dan disucikan. Gereja harus menjadi obat yang menyembuhkan politik dari pencemaran para politisi kotor dan menyucikan kembali politik ke makna sejatinya sebagai loyalitas dan totalitas kepada kesejahteraan bersama.
‘Itulah tugas Kerasulan Awam Gereja kita dewasa ini. Sebagai Rasul awam dan sakramen Kristus di dunia, dalam konteks politik, Gereja haruslah menjadi Sakramen dalam berpolitik. Artinya, Gereja tampil sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan politik dari pencemaran kepada kesucian, dari praktek yang keliru kepada praktek yang benar sebagai loyalitas dan totalitas kepada kepentingan publik demi bonum communae,” pungkas Romo Eman yang juga Pastor Paroki Santo Petrus Negara. ED

Komen via Facebook