Ditangkap Saat Terima Pembayaran Kopensasi, Polisi Dipraperadilan Tersangka Pemerasan

591
Warga menolak Jalan Mina Utama dijadikan akses masuk bagi kendaraan berat dan kendaraan yang mengangkut material ke lokasi proyek perumahan. Yang menjadi pertanyaan warga, sering kali mobil polisi terlihat berada di lokasi proyek (Klikpena.com/ist)

Denpasar, Kikpena.com –  Dua pengurus kelompok warga Mina Utama yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan, I Gusti Arya Dirawan (67) dan Hartono (45) mengajukan praperadilan terhadap institusi kepolisian, yakni Polresta Denpasar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Kedua tersangka ini ditangkap saat menerima pembayaran kompensasi Jalan Mina Utama, Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar. Sidang perdana praperadilan berlangsung, Senin (12/1) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dengan hakim tunggal, Ni Made Purnami.

Ditemui seusai sidang, Made Sudana dan Wayan Adnyana, kuasa hukum kedua tersangka mengatakan, alasan mengajukan praperadilan adalah polisi tidak memiliki cukup bukti dalam melakukan  penangkapan dan penetapan tersangka. “Tidak memenuhi unsur dari tindak pidana pemerasan karena tidak ada unsur pengancaman ataupun tidak kekerasan,” tegas Made Sudana.

Dijelaskan purnawirawan polisi yang beralih profesi sebagai pengacara ini, tuduhan pemerasan kepada Hartono dan I Gusti Arya Dirawan,  berawal dari proyek perumahan, D’Gedong Cathalia Residence oleh pengusaha properti, I Gusti Made Suryawan. Warga perumahan yang tinggal didepan dari lokasi proyek ini menolak jalan Mina Utama dijadikan sarana alat berat dan kendaraan yang mengangkut material ke lokasi proyek.  “Jalan tersebut bukan fasilitas umum tetapi tanah milik warga perumahan,” jelas  Wayan Adnyana.

Pengembang membeli salah satu rumah di perumahan. Rumah tersebut kemudian dihancurkan dan dijadikan jalan bagi kendaraan berat dan truk pengangkut material ke lokasi proyek (Klikpena.com/ist)

Tidak hanya itu, menurut Wayan Adnyana, pihak pengembang juga membeli salah satu rumah yang ada di perumahan. “Rumah tersebut kemudian dibongkar dan dijadikan aset jalan untuk masuk ke lokasi proyek,” lanjutnya.

Setelah itu, Suryawan mulai melakukan aktivitas pembangunan perumahan elit dengan menggunakan Jalan Mina Utama. Warga yang resah dan terganggu melakukan rapat warga menyikapi penggunaan jalan oleh pengusaha property ini. “Jalan ini milik warga perumahan. Makanya mereka merasa terganggu dan minta truk dan pengangkut bahan bangunan tidak melewati Jalan Mina Utama,” jelasnya.

Rapat warga dilaksanakan pada 28 Desember 2017 dan membentuk Kelompok Warga Mina Utama dimana warga menunjuk,  I Gusti Arya Dirawan sebagai Ketua kelompok warga  dan I Gusti Arya Dirawan sebagai humasnya.

Singkat cerita, karena mendapat penolakan dari warga, pihak pengembang melalui pengacaranya, Made Dwi Yoga Satria, melakukan pendekatan dengan warga melalui kedua pengurus warga ini.

Pihak pengembang kemudian menawarkan kompensasi ke warga melalui Hartono dan I Gusti Arya Dirawan. “Penawaran kopensasi ini tidak serta merta disetujui  tetapi melalui proses beberapa kali rapat warga dan kemudian disepakati kedua belah pihak besarnya kopensasi Rp5 miliar,” ungkap Made Sudana.

Menurut Made Sudana, uang kopensasi tersebut sebagaimana tertuang didalam hasil rapat warga, akan digunakan untuk perbaikan dan perawatan jalan, perbaikan drainase dan pengamanan satu pintu.

Setelah disepakati, pada tanggal 5 Agustus 2018 malam, kedua pengurus warga dihubungi pihak pengembang untuk bertemu di Warung Mina, Renon, Denpasar untuk menerima pembayaran kompensasi.

“Saat itu pihak pengembang yang datang tiga orang yakni pengacara  Made Dwi Yoga Satria dan temannya serta orang yang mengaku sebagai pemilik proyek sementara dari pihak kelompok warga Mina Utama diwakili, Hartono dan I Gusti Arya Dirawan,” jelas Made Sudana.  Ketika itu, pihak pengembang menyerahkan uang tunai Rp100 juta dan dua buah cek masing – masing senilai Rp2,4 miliar dan 2,5 miliar.

Setelah itu, Yoga Satria menyodorkan selembar kwitansi dimana sudah tertulis, sudah terima dari Bapak Made Dwi Satria uang sebesar Rp5 miliar untuk ditandatangani kedua perwakilan warga kelopok Mina Utama. Setelah menandatangani kwitansi, terjadi gempa dan mereka berlarian keluar. Setelah itu mereka  kembali masuk ke dalam. Ternyata sudah ada polisi yang kemudian menangkap Hartono dan Gusti Arya Dirawan.

Kwitansi bukti pembayaran kompensasi yang disodorkan untuk ditandatangani. Kwitansi ini telah disiapkan pihak pengembang. Setelah menandatangani kwitansi, dua pengurus kelompok warga Mina Utama kemudian ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan pemerasan (Klikpena.com/ist)

“Kwitansi yang disodorkan Yoga Satria jelas tertulis untuk pembayaran kompensasi  Jalan Mina Utama dan ditambahkan keterangan bahwa proyek dijalankan setelah cek tersebut cair,” jelas pengacara yang pernah menjadi anggota dewan ini.

“Proses penangkapan dan penetapan status sebagai tersangka dalam tindak pidana pemerasan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum sehingga kami mengajukan praperadilan” tegas tegas Made Sudana.

Sementara dimasukan Kejari Denpasar sebagai salah satu termohon praperadilan, menurut Made Sudana, awalnya pihaknya hanya mempraperadilankan Polresta Denpasar. Tetapi saat ini, perkara tersebut sudah dinyatakan P-21 dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan. “Penangkapan kedua tersangka syarat kepentingan dan menurut kami, Hartono dan Gusti Arya Dirawan sengaja dijebak,” pungkas Made Sudana.    DM

 

Komen via Facebook