Kejari Bidik BPPD Kota Denpasar, Dugaan Penyimpangan Dana Hibah

60

Denpasar, klikpena.com – Kinerja aparat Kejaksaan membidik penggunaan dana hibah untuk industri pariwisata yang dikelolah oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) patut diapresiasi dan diterus didkung.

Dalam delapan bulan terakhir, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar fokus memperdalam dugaan korupsi di (BPPD) Kota Denpasar.

Senja di Pantai Matahari Terbit Sanur yang menjadi daya tarik wisata Kota Denpasar

Informasi yang dihimpun wartawan klikpena.com, tim penyidik pidana khusus (pidsus) Kejari Denpasar sudah memanggil puluhan orang untuk dimintai keterangan terkait promosi pariwisata yang dilakukan BPPD Kota Denpasar diantaranya adalah kegiatan Sanur Festival.

Sebagian besar yang dipanggil adalah pengurus BPPD Kota Denpasar. Dengan dipanggilnya puluhan orang untuk dimintai keterangan sebagai saksi ini maka dapat dikatakan selangkah lagi proses  penyelidikan akan ditingkatkan ke penyidikan. “Setelah pemeriksaan saksi, sudah sempat dilakukan gelar untuk menentukan apakah perkara ini layak dilanjutkan dan naik ke penyidikan atau tidak. Sampai saat ini masih tahap penyelidikan karena tim masih mengumpulkan lagi alat buktinya,” ujar sumber di Kejari Denpasar.

Aktivitas Turis Jemuran di Pantai Sanur

 

Sumber koran ini mengungkapkan, BPPD Kota Denpasar diduga menyelewengkan penggunaan dana hibah dari Pemkot Denpasar tahun anggaran 2016-2017. Pada 2016 lalu BPPD Kota Denpasar mendapat hibah dari Pemkot Denpasar untuk dana promosi pariwisata sebesar Rp 1,9 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan promosi pariwisata. “Dalam promosi pariwisata ini lebih banyak digunakan untuk perjalanan dinas untuk promosi ke luar negeri,” ungkap sumber yang meminta namanya tidak dikorankan, Selasa (11/9) kemarin.

Namun, masih menurut sumber koran ini, dari dana hibah Rp1,9 miliar yang dikucurkan pada 2016 hanya digunakan sekitar Rp1 miliar lebih. Sisanya sekitar Rp 900 juta oleh pengurus BPPD tidak dikembalikan ke kas daerah. Uang yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah ternyata malah digunakan BPPD Kota Denpasar untuk promosi pariwisata di tahun 2017. Kebetulan pada 2017 BPPD Kota Denpasar tidak mendapatkan bantuan hibah dari Pemkot Denpasar.

Sisa anggaran 2016 inilah yang kemudian digunakan untuk membiayai promosi pariwisata di 2017 hingga habis.

Sama dengan tahun sebelumnya, anggaran sisa sekitar Rp 900 juta ini kebanyakan digunakan BPPD Kota Denpasar untuk promosi pariwisata ke luar negeri. Masalahnya, dari keterangan beberapa saksi termasuk saksi ahli menyebut bahwa dana sisa ini harusnya dikembalikan ke kas daerah Pemkot Denpasar. “Dana tidak bisa langsung digunakan di tahun berikutnya seperti anggaran multiyears atau tahun jamak,” beber sumber itu

Tidak hanya itu, penyidik juga masih mendalami penggunaan anggaran di tahun 2017 ini dengan memeriksa kelengkapan dokumen dalam perjalanan dinas promosi pariwisata ke luar negeri. Selain itu, rencananya beberapa saksi ahli juga akan dimintai pendapatnya.

Panorama Pantai Sanur di Pagi Hari. Sanur merupakan obyek wisata andalan Kota Denpasar

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Denpasar, I Made Agus Sastrawan yang dikonfirmasi terpisah membenarkan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang sebagai saksi. “Sudah, sudah ada beberapa orang yang kami panggil untuk dimintai keterangan,” ujar Agus.

Terkait peluang menetapkan tersangka, Agus menyebut masih melihat perkembangan penyelidikan, apakah sudah cukup bukti untuk dilanjutkan ke proses penyidikan dan penetapan tersangka. abi/dik

Komen via Facebook