Kisruh Pembangunan Sarana Wisata Komodo, Padar dan Rinca, Ini Kata Menteri LHK

942

Labuan Bajo-klikpena
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyatakan akan segera membentuk tim untuk menginvestigasi polemik pembangunan sarana wisata di area Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat.
Ia menyampaikan hal itu saat beraudiensi dengan perwakilan warga Manggarai di kantornya di Jakarta, Jumat siang, 10 Agustus 2018.
“Kita membentuk tim dalam waktu dekat,” kata Menteri Siti, yang didamping Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono dan Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno.
Tim itu, kata dia, merupakan gabungan dari Kementerian LHK dan perwakilan dari masyarakat sipil.
Ia menyatakan, tim itu akan menyelidiki izin dua perusahan yang mendapat konsensi di wilayah TNK, yaitu PT Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).
Tim tersebut, lanjutnya, juga mengevaluasi kinerja Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).
Ia menyatakan, pemerintah ingin memastikan agar kesejahteraan warga lokal yang menjadi tujuan dari keberadaan Taman Nasional Komodo bisa tercapai.
“Pendekatan konservasi memang seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kita akan evaluasi semuanya, termasuk kinerja tim kami sendiri,” katanya.

Pembangunan sarana wisata di Pulau Rinca berhenti sementara lantaran mendapat protes keras masyarakat

Sementara itu, Berty Fernandez mengingatkan agar pemerintah mesti memahami hubungan masyarakat di wilayah TNK dengan komodo.
“Komodo sudah dianggap sebagai saudara,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa, komodo adalah kebanggaan dunia.
“Kalau pemerintah tetap bersikeras tidak mencabut izin, maka kami tidak akan tinggal diam untuk mengkampanyekan perlawanan dan melibatkan orang di seluruh dunia,” tegasnya.
Evodius Gonsamer Dahim, ketua Asosiasi Pramuwisata Manggarai Barat, menyatakan, “kami tidak menolak investasi.”
“Silahkan investor berinvestasi di Manggarai Barat, tetapi jangan di wilayah konservasi,” katanya.
“Kalau komodo punah, maka pariwisata di Manggarai Barat akan mati,” tegasnya.
Don Bosco Selamun, yang berasal dari Labuan Bajo menekankan bahwa komodo, “harus tetap liar” dan habitatnya tetap alami.
Pelestarian komodo, kata dia, mesti menjadi prioritas ke depan karena statusnya sebagai hewan purba satu-satunya di dunia.
“Kalau perlu, pemerintah menamba populasi rusa agar komodo bisa mudah mendapat makanan,” katanya.
“Saya memiliki sejarah kedekatan dengan komodo,” katanya. “Karena itu saya berada bersama rekan-rekan di sini.”
“Saya harap Ibu Menteri juga ada di belakang saya,” lanjutnya.
Gaudensius Suhardi yang memandu jalannya audiensi mengingatkan, sebenarnya warga Manggarai menggelar aksi unjuk rasa di kementerian untuk mendesak mencabut izin perusahan.
“Terima kasih bahwa ibu menteri kemudian mau menerima kami,” katanya, “sehingga bisa secara langsung menyampaikan aspirasi.”
Menteri Siti juga menyatakan akan mencari kesempatan untuk mengunjungi Labuan Bajo dan membahas dengan stakeholder terkait perihal pengelolaan TNK. ED

Komen via Facebook