Tanggulangi Terorisme, Polri Terapkan Dua Strategi

34

JAKARTA-klikpena.com
Dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme di tanah air, Kapolda Bali menegaskan Polri menerapkan dua strategi yakni soft power dan hard power. Hal itu ditegaskan Kapolda Bali Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose saat mewakili Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D. dalam acara Indo Defence 2018 Expo & Forum yang digelar di Hall C3 JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (8/11).

Dikatakan, Polri memiliki strategi yang berdasarkan pada persatuan bangsa yaitu empat pilar strategi penanggulangan terorisme dan Asean strategi dalam kegiatan pertemuan tingkat menteri tentang kejahatan transnasional.

Dari kedua perangkat kerangka kerja hukum internasioal tersebut, maka strategi nasional dalam penanggulangan terorisme terbagi menjadi dua strategi yaitu _soft power_ yang terdiri dari kontra radikalisasi, kontra ideologi, dan deradikalisasi. Sementara _hard power_ dalam bentuk penegakan hukum dengan mengedepankan serangan preemtif yaitu penegakan hukum yang dilakukan untuk mencegah tindakan teror.

Dalam menjalankan strategi _soft power_ maupun _hard power_ Polri tidak bekerja, mereka membutuhkan kerjasama dalam penanggulangan terorisme oleh kepolisian dalam berbagai bidang dan dengan pemegang saham yang terkait dalam lingkup nasional antara lain, di bidang pendanaan terorisme Polri bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Layanan Keuangan, serta pusat analisis dan laporan transaksi keuangan Indonesia.

Kemudian, di bidang _foreign terrorist figthers_ (FTF) Polri bekerja sama dengan immigrasi, Adat, otoritas bandara, otoritas Pelabuhan, dan Kementerian Sosial. Selain itu, di bidang _cyber terrorism_ bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Indonesia, agen enkripsi cyber nasional dan penyedia server internet.

Selanjutnya, di bidang deradikalisasi dan kontra radikalisasi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan, TNI dalam UU Nomor 5 tahun 2018 pasal 43 i, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Kementerian Agama, dan Kementerian Sosial. Bahkan, di bidang deradikalisasi dan kontra radikalisasi juga melibatkan N.G.O, akademisi, masyarakat sipil dan pemimpin agama.

Dan berikutnya adalah kerjasama dalam penanggulangan terorisme di bidang penegakan hukum yaitu _criminal justice system institution_. “Dalam lingkup _regional cooperation_ yaitu _Asean country_ dan dalam lingkup internasional cooperation, Polri juga aktif dalam event billateral and multilateral,” kata Irjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose.

Pada kesempatan tersebut, Kapolda Bali berharap dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat mempererat kerjasama baik di lingkup nasional, regional dan internasional dengan merumuskan langkah antisipasi dan pencegahan tindak pidana terorisme melalui efektif cooperation antar negara dalam hal berbagi informasi dan dalam peningkatan kapasitas dan pembaruan teknologi. Karena, mengingat ancaman terorisme dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan oleh siapapun. BIL/RLS

Komen via Facebook