Kepala ORI Bali : Tersangka Korupsi Tidak Ditahan, Tindakan Diskriminatif

112
Kepala ORI Bali, Umar Alkhatab mengatakan, tidak ditahannya tiga tersangka dugaan korupsi dana bantuan hibah adalah tindakan yang sangat diskriminatif dan tidak kompeten dari institusi Kejari Denpasar (Klikpena.com/ist)

Denpasar, Klikpena.com – Perbedaan perlakuan hukum yang diberikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dengan tidak menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan hibah, Kamis (6/9) kemarin, menurut Kepala Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab adalah tindakan diskriminatif. Tiga tersangka yang dibiarkan bebas diluar selama proses hukum ini  adalah  H. Miftah Aulawi Noor (38 tahun), Ketua Yayasan Al-Ma’ruf Denpasar, H Muhamad Saifudin (41 tahun), Pembina Yayasan dan Supeni Mayangsari alias Bu Jero (43 tahun).

Ditemui di Kantor ORI Bali di Jalan Melati Denpasar, Umar Alkhatab mengatakan, seharusnya sebagai institusi penegak hukum, Kejari Denpasar  tidak pandang bulu dalam proses penegakan hukum. “Tidak ditahannya tiga tersangka dugaan korupsi tersebut adalah tindakan yang sangat diskriminatif dan tidak kompeten dari institusi kejaksaan,” tegas Umar Alkhatab.

Lebih lanjut di katakan lelaki kelahiran Flores Timur, NTT ini, dengan tidak ditahannya tersangka dana bantuan hibah ziarah Wali Songo dan pakaian seragam ini, maka dapat dikatakan Kejari Denpasar memberikan perlakukan khusus kepada ketiga tersangka tersebut. “Beberapa hari sebelumnya, Kejari Denpasar menahan tersangka dugaan korupsi APBDes Desa Baha, Mengwi. Penerapan pasalnya sama dengan tiga tersangka ini. Berarti ada perlakukan berbeda, diskriminatif dari kejaksaan,” ungkap Umar Alkhatab.

Seperti diketahui, Perbekel Desa Baha, I Putu Sentana dan ketiga tersangka yang tidak ditahan ini dijerat dengan  pasal 2 dan pasal 3,  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Ini membuktikan bahwa penegakan hukum kita masih pandang bulu dan penerapan pasal tidak konsisten,” lanjutnya.

Menurut Kepala ORI Bali, kasus korupsi adalah kejahatan luar biasa, extra ordinary crimes, sehingga penanganannya juga khusus bukan perlakukan khusus diberikan kepada terduga atau tersangka dari kejahatan ini.

Seperti diberitakan, pertimbangan kejaksaan tidak menahan ketiga tersangka korupsi yang merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp200 juta ini antara lain, ada pernyataan tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti serta masih aktif sebagai pengurus yayasan dan tidak ditahan penyidik polisi ketika menjalani proses penyidikan di Polresta Denpasar.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan ketiga tersangka adalah penyalahgunaan dana bantuan hibah kegiatan perjalanan ziarah Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam oleh Yayasan Al-Ma’ruf Denpasar yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2016.

Korupsi berawal pada tanggal 30 Desember 2016 ketika tersangka, H. Miftah Aulawi Noor, selaku Ketua Yayasan Al-Ma’ruf Denpasar mengajukan permohonan dana bantuan hibah untuk kegiatan perjalanan Ziarah Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam kepada Pemkot Denpasar. Pengajuan bantuan dana hibah ini dibantu oleh tersangka H. Mohamad Saifudin dan tersangka Supeni Mayangsari. Pemerintah Kota Denpasar kemudian mengucurkan dana hibah sebesar Rp200 juta.

Ternyata, sebagai ketua yayasan dan pemohon dana bantuan hibah, H. Miftah Aulawi Noor, tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan hibah tersebut. Pasalnya,  kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan dalam laporan pertanggung jawaban dengan mempergunakan nota dan kwitansi fiktif.  DM

Komen via Facebook