Pemkot Denpasar Tolak Cabut IMB Hotel Bali Hyatt

43

Denpasar, Klikpena.com – Komisi I DPRD Provinsi Bali mendesak Pemkot Denpasar mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas tanah aset milik Pemprov Bali, di Hotel Bali Hyatt Sanur.

Pasalnya, dengan mengantongi IMB tersebut, pihak Hotel Bali Hyatt melakukan aktivitas pembangunan di atas lahan milik Pemprov Bali yang masih bermasalah tersebut. Namun Pemkot Denpasar justru bersikukuh mempertahankan IMB yang dikeluarkan pada tahun 2015 tersebut.

Perbedaan sikap itu membuat rapat Komisi I DPRD Provinsi Bali dengan Pemkot Denpasar di Gedung DPRD Bali, Senin (6/8/2018), berlangsung panas. Aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur yang menjadi pokok persoalan itu berupa tanah DN 71 dan DN 72, seluas kurang lebih 2,5 Hektar.

Rapat itu tidak dihadiri oleh Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Ia diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara dan sejumlah pejabat Pemkot Denpasat.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali juga tak hadir, tanpa ada keterangan ke Komisi I DPRD Provinsi Bali. Rapat itu juga dihadiri Kepala BPKAD Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda dan Perwakilan Satpol PP Provinsi Bali. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya.

Rai Mantra dipanggil dalam rapat tersebut, untuk dimintai penjelasannya karena tak kunjung mencabut IMB tersebut. Padahal, DPRD Provinsi Bali telah mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada tahun 2017 untuk meminta wali kota Denpasar mencabut IMB di Hotel Bali Hyatt Sanur.

Gubernur Pastika pun sudah mengirimkan surat kepada wali kota Denpasar untuk mencabut IMB tersebut. Namun hingga saat ini, IMB dimaksud tak kunjung dicabut Pemkot Denpasar.

Dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara, mengatakan, Pemkot Denpasar baru beberapa hari lalu menyelesaikan kajian menyikapi surat Gubernur Pastika untuk mencabut IMB tersebut. Hasil kajian oleh Tim Hukum Pemkot Denpasar bahwa IMB yang dikeluarkan itu sudah sesuai prosedur dan aturan.

Apalagi ada surat yang dikeluarkan oleh Sekda Provinsi Bali Cokorda Pemayun pada November 2015 perihal Status Tanah dan Rekomendasi, yang dijadikan dasar keluarnya IMB tersebut. Pihaknya pun tak mau disalahkan atas penerbitan IMB tersebut. Pemkot ngotot, tidak bisa mencabut IMB tanpa prosedur yang ada.

Ia menyebutkan tiga poin penting dalam surat Sekda Provinsi Bali. Pertama, mengenai hasil kajian Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan tanah tersebut tidak ada masalah. Kedua, aset Pemprov Bali sudah terhapus. Ketiga Gubernur menyarankan agar IMB dikeluarkan demi kepentingan pariwisata.

Karena itu, ia menyarankan Komisi I DPRD Provinsi Bali agar menyelesaikan terlebih dahulu masalah sertifikat tanahnya.

“Kalau udah sesuai proses hukum, baru akan diselesaikan pencabutan izinnya,” tegasnya.

Penjelasan Rai Iswara ini mengundang perdebatan yang alot. Ada perbedaan penafsiran terhadap isi surat tersebut. Komisi I DPRD Provinsi Bali menegaskan, berdasarkan keterangan Pemprov Bali sebelumnya, surat yang dikeluarkan Sekda Provinsi Bali bukan rekomendasi menerbitkan IMB, tapi pernyataan status tanah.

Adapun Rai Iswara, ngotot pada pendiriannya bahwa surat itu berisi rekomendasi. Selanjutnya, Kepala BPKAD Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda juga angkat bicara.

Ia menegaskan bahwa surat Sekda itu hanya pernyataan status tanah di Hotel Bali Hyatt. Tak ada titik temu, kedua pihak tetap pada sikapnya masing-masing.

Adapun Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai, mengingatkan Rai Iswara bahwa pada tahun 2014 ada kesepakatan antara Pansus Aset DPRD Provinsi Bali, Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar, untuk tidak boleh ada aktivitas apapun di atas lahan milik Pemprov di Bali Hyatt sampai masalahnya selesai.

“Mengapa kemudian diterbitkan IMB tersebut?” sodok Dewa Rai.

Disodok demikian, Rai Iswara menegaskan, kesepakatan itu sebelum keluarnya rekomendasi dari Sekda Provinsi Bali. Rekomendasi itulah yang jadi dasar terbitnya IMB. (Amb)

Komen via Facebook