DPRD Bali Siapkan Skenario Eksekusi Hotel Bali Hyatt

77

Denpasar, Klikpena.com – Kisruh soal aset Pemprov Bali di Hotel Bali Hyatt Sanur, kembali dibahas dalam rapat Komisi I DPRD Provinsi Bali dengan Pemkot Denpasar di Gedung DPRD Bali, Senin (6/8/2018).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya, ini berlangsung panas. Pasalnya, Pemkot Denpasar menolak mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Bali Hyatt di atas lahan milik Pemprov Bali berupa tanah DN 71 dan DN 72, seluas kurang lebih 2,5 Hektar itu.

Rapat itu tidak dihadiri oleh Wali Kota Denpasar, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta. Ia diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar AA Ngurah Rai Iswara dan sejumlah pejabat Pemkot Denpasat.

Dalam rapat tersebut, Rai Iswara mengatakan, dari hasil kajian Tim Hukum Pemkot Denpasar disimpulkan bahwa IMB yang dikeluarkan itu sudah sesuai prosedur dan aturan.

Baca Juga:
Pemkot Denpasar Tolak Cabut IMB Hotel Bali Hyatt

Di tengah kengototan Pemkot Denpasar yang menolak mencabut IMB ini, anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali yang juga mantan Ketua Pansus Aset DPRD Provinsi Bali Nyoman Adnyana, angkat bicara.

Dengan suara lantang, ia menegaskan kendati penerbitan IMB itu memenuhi prosedur, namun fakta yang tak bisa dibantah adalah lahan tersebut milik Pemprov Bali.

Ia menyebut, dalam akta pendirian perusahaan tidak ada tanah DN 71 dan DN 72. Demikian juga ketika dilakukan jual beli tanah milik Pemprov Bali ini, tidak pernah beralih status.

Tanah tersebut 30 tahun sudah menjadi kuasa Pemprov Bali dan saat terjadi perpanjangan HGB, tidak pernah ada pemberitahuan kepada Pemprov Bali. Sesuai aturan hukum yang ada, satu tahun masa berakhirnya HGB, kalau dilakukan perpanjangan semestinya sudah ada penyampaian satu tahun sebelumnya. Adapun pihak hotel menggunakan HGB yang bermasalah itu untuk permohonan IMB ke Pemkot Denpasar.

Adnyana kembali menegaskan, bahwa dirinya memiliki banyak dokumen atas aset Pemprov Bali yang dipermasalahkan tersebut. Aset Pemprov Bali tersebut sampai saat ini belum ada satupun pihak lain yang berani membantah keberadaaan aset Pemprov Bali tersebut.

Adnyana menambahkan, kasus tanah ini juga sedang berproses di Pengadilan Negeri Denpasar. Oleh karenanya, rekomendasi Pansus Aset dan dokumen penting yang dimiliki Pansus Aset DPRD Provinsi Bali dijadikan bukti penting dalam persidangan.

“Siapapun tidak bisa membantah asal muasal tanah DN 71 dan DN 72 ini merupakan tanah Pemprov Bali. Sebagai wakil rakyat, saya siap pasang badan memperjuangkan terus agar tanah ini bisa kembali sebagai tanah milik Pemprov Bali,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan asal Bangli ini kemudian meminta Satpol PP untuk mengeksekusi lahan tersebut, dengan cara memagarinya. Adnyana meyakini bahwa upaya menghilangkan aset Pemprov Bali ini adalah permainan tingkat tinggi.

“Saya siap menjadi tumbal. Jangan takut, Satpol PP eksekusi lahan itu. Nanti saya siap ikut ke lokasi. Kalau ada yang keberatan, silahkan gugat,” ujar Adnyana, dengan suara lantang.

Dalam rapat tersebut, Rai Iswara mengungkap sebuah fakta bahwa ada pernyataan dari pihak hotel, bahwa Pemkot Denpasar bisa meninjau kembali IMB tersebut jika ada persoalan hukum atas tanah tersebut. Pengakuan Rai Iswara itu langsung disambar oleh Adnyana.

“HGB yang dimiliki pihak hotel itu cacat hukum. Itu bisa jadi dasar untuk mencabut IMB,” tandas Adnyana.

Pada akhirnya, rapat tersebut memutuskan, rencana eksekusi lahan itu harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu. Sebelum melakukan eksekusi, DPRD Provinsi Bali, Biro Aset Provinsi Bali dan Satpol PP akan turun terlebih dahulu untuk mengecek tanah di Hotel Bali Hyatt.

“Setelah kita tahu letak tanah DN-71 dan DN-72, kita akan lanjut ke Agraria untuk segera dilakukan gelar perkara,” jelas Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketut Tama Tenaya.

Pemkot Denpasar sendiri akan menunggu status hukum tanah tersebut, untuk mengkaji kemungkinan pencabutan IMB. (amb)

Komen via Facebook