Contohi Mahathir Mohamad, Gubernur Gagas Senior Citizen Centre

36

Denpasar, Klikpena.com – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan dukungannya terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Bali Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia).

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas inisiatif Dewan yang terhormat dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia,” kata Pastika, saat menyampaikan pendapatnya terhadap Ranperda tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, Senin (6/8/2018).

Pastika memberikan sejumlah masukkan untuk menyempurnakan aspek substansi Ranperda tersebut.
Ia mengatakan, faktor kesehatan merupakan masalah utama para lansia.

Karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, berupa peningkatan dan pengembangan kegiatan melalui Puskesmas Santun Lansia dan Rumah Sakit Geriatri.

Pastika yang masa jabatannya berakhir pada 29 Agustus mendatang, ini juga mendorong terbentuknya wadah untuk lansia yang sehat dan produktif.

“Ini merupakan aset kita, aset bangsa, dan aset Bali sesuai usia harapan hidup, tingkat kesehatan, dan kualitas Sumber Daya Manusia, makanya harus ada upaya untuk menjaganya,” tutur Pastika.

Keberadaan wadah lansia sehat dan prodiktif itu penting. Ia mencontohkan di luar negeri yang memiliki Senior Citizen Centre, sebagai tempat bernaung para lansia untuk beraktifitas bahkan membahas permasalahan bangsa dan Negara.

“Kita harus punya itu,” tegas mantan Kapolda NTT itu.

Ia mencontohkan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad, yang menjabat di usia 90 tahun. Hal ini, menurut Pastika, karena kemampuannya menjaga kesehatan fisik yakni dengan pola istirahat yang teratur, tidak makan berlebihan, tidak bekerja berlebihan, dan sebagainya secara berlebihan.

“Di samping menjaga kesehatan fisik, yang terpenting yakni menjaga otak dengan pola membaca, berdiskusi dan berdebat. Inilah yang membuat sel-sel otak tetap hidup,” jelas Pastika.

Pastika juga mengatakan, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan perawatan dan pengasuhan di dalam panti menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Namun, permasalahan di lapangan saat ini, semakin meningkatnya jumlah lansia terlantar dan diterlantarkan yang membutuhkan perawatan dan perlindungan di dalam panti.

Pemprov Bali, kata Pastika, hanya memiliki dua buah Panti Tresna Werdha, yang daya tampungnya terbatas. Demikian pula sarana, prasaran dan sumber daya manusianya.

“Oleh karena itu keberadaan Panti Tresna Werdha harus tetap eksis, serta perlu ditingkatkan mutu dan pelayanannya,” tegas Pastika. (amb)

Komen via Facebook