Tidak Tepat, Kasepekang Diterapkan untuk Premanisme dan Narkoba

43

Denpasar,Klikpena.com-Dorongan dan harapan  Kapolda Bali, Irjen Pol. Petrus R. Golose agar pelaku narkoba dan premanisme ditindak secara hukum adat melalui sanksi kasepekang (dikucilkan secara adat-red) dinilai tidak tepat. Pasalnya, kedua tindakan tersebut sudah diatur sanksinya dalam ranah hukum positif. Disamping itu desa pakraman sebagai lembaga otonom  bernafaskan adat juga tak bisa semena-mena memberikan sanksi kasepekang (pengucilan).

“Tidak tepat kalau menerapkan hukuman kasepekang. Karena sanksi ini lebih ke adat. Sementata pelaku kriminal atau kejatan selama ini tak semuanya berstatus warga adat. Seperti pendatang misalnya. Kejahatan atau prilaku umum yang dianggap menyimpang agar dimaksimalkan pada hukum positif,” kata Cendikiawan Hindu Ketut Wiana Selasa ( 5/9/2018) di Denpasar.

 

Prof Gusti Ngurah Sudiana,Ketua PHDI Bali

 

Menurut Wiana, aparat penegak hukum seharusnya tidak latah menggunakan hukum adat di Bali sebagai sanksi sosial kepada oknum tertentu yang dipandang bersalah. Seolah, atas nama memberikan efek jera, segala upaya dilakukan.

Padahal negara sudah mengatur hukuman bagi para pelaku kejahatan. “Harusnya hukum positif  itu di maksimalkan. Bukan malah memberi beban baru kepada desa pakraman. Adat di Bali sifatnya membina dan memberikan edukasi, bukan sewenang-wenang,” tambah Mantan Dosen IHDN Denpasar tersebut.

Ia juga menambahkan, sanksi atau hukuman adat seperti kasepekang dinilai tidak mendidik. Belajar dari pengalaman dan sejarah panjang, saat krama adat yang diberikan sanksi tersebut hanya menimbulkan masalah baru dikemudian hari. Pengucilan alias kasepekang yang dilakukan secara terencana sama saja merampas hak hidup seseorang. “Yang perlu dilakukan sekarang adalah penyadaran semua pihak. Menyadarkan untuk tidak menjadi pengedar narkoba maupun preman,”tutup mantan pengurus PHDI Pusat ini.

Ketut Wiana Tokoh Hindu

Secara terpisah, Ketua PHDI Bali, Prof.  Dr.  I Gusti Ngurah Sudiana menjelaskan, langkah sekaligus inisiatif Kapolda Bali dalam mendorong agar kasepekang diterapkan untuk memberi efek jera kepada pelaku narkoba dan premanisme sebagai bukti Bali mengalami tantangan serius dalam tindakan kejahatan dan peredaran barang haram di Bali yang mengancam keselamatan  masyarakat luas.

Sudiana menilai, usulan hukuman adat yakni kasepekang sebagai langkah praktis dengan memanfaatkan perangkat dan kekuatan desa adat di Bali yang dikenal masih kuat. “Kalau sanksi hukuman positif  belum memberikan efek jera, beda dengan sanksi dari adat. Sanksi sosialnya sangat berdampak kepada pelaku,”kata Sudiana.

Menurutnya, sebagai lembaga keamanan yang menjaga kondusifitas Bali, Sudiana menilai usulan dari Polda Bali sah-sah saja. Namun yang terpenting bagaimana desa pakraman melalui MUDP menyikapi hal tersebut. Pasalnya, putusan MUDP mengenai sanksi sosial seperti kasepekang sudah dihapus sejak lama. Meskipun ada beberapa desa di Bali masih menerapkan sanksi itu. “Menurut kami, kita tetap pada putusan MUDP Bali,”tambahnya.

Menurutnya dorongan Kapolda Bali tersebut penting dikaji untuk menyikapi persoalan Bali yang komplek mulai dari persoalan Narkoba hingga aksibpremanisme dengan beragam bentuk.abi

Komen via Facebook