Tahap II Kasus Korupsi, Perlakuan Istimewa Diberikan Jaksa Kepada Tersangka

78
Salah satu dari tiga tersangka korupsi bantuan dana hibah ziarah Walisongo dan pakaian seragam, Supeni Mayangsari saat menjalani proses administrasi tahap II di ruang jaksa Pidana Khusus Kejari Denpasar, Kamis. Tersangka Mayangsari bersama tersangka (Klikpena.com/Dickmina)

Denpasar, Klikpena.com – Perbedaan perlakuan hukum diberikan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar kepada tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan hibah Pemerintah Kota Denpasar  saat menjalani tahap II, pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polresta Denpasar, Kamis (6/9) siang.

Tiga tersangka, H. Miftah Aulawi Noor, beralamat  di Jalan Angsoka Cargo Permai Banjar Tengah Ubung, Denpasar atau Perum Alam Jati  Resident Jalan Raya Sempidi Banjar Gede Sengguan Mengwi Badung, Supeni Mayangsari alias Bu Jero, alamat Jalan Kaswari Banjar Semaga Gang Jempiring, Penatih, Denpasar dan H Muhamad Saifudin, alamat Jalan Cargo Permai  Banjar Tengah Ubung Denpasar ini tidak ditahan. Ketiga tersangka  diduga menyelewengkan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Denpasar Tahun Anggaran (TA) 2016.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) dan Humas Kejari Denpasar, I Made Agus Sastrawan menjelaskan, pertimbangan kejaksaan tidak  menahan ketiga tersangka antara lain, ada pernyataan tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti serta masih aktif sebagai pengurus yayasan dan tidak ditahan penyidik polisi ketika menjalani proses penyidikan.

Ironisnya, beberapa hari lalu, tepatnya, Senin (3/9) lalu, kejari Denpasar menahan Perbekel Desa Baha, Mengwi, Badung. Perbekel ini juga tidak ditahan ketika proses penyidikan di Polres Badung tetapi ditahan ketika tahap II di Kejari Denpasar.  Selain itu, pasal yang dipakai untuk menjerat ketiga tersangka korupsi bantuan dana hibah dan Perbekel Desa Baha ini juga sama yakni, pasal 2 dan pasal 3,  Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika ditanya terkait perbedaan perlakuan hukum yang diberikan kejaksaan kepada tersangka korupsi ini, Kasi Intel mengatakan, ada beberapa pertimbangan seperti disebutkan diatas sehingga jaksa sepakat untuk membiarkan mereka bebas diluar alias tidak ditahan. Seperti diketahui, selama ini kejaksaan, baik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali maupun Kejari selalu menahan tersangka korupsi ketika tahap II walaupun dalam proses penyidikan tidak ditahan penyidik polisi atau kejaksaan.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan ketiga tersangka adalah penyalahgunaan dana bantuan hibah kegiatan perjalanan ziarah Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam oleh Yayasan Al-MA’ruf Denpasar yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Denpasar T.A. 2016.

Korupsi berawal pada tanggal 30 Desember 2016 ketika tersangka, H. Miftah Aulawi Noor, 38 tahun,  selaku ketua yayasan Al-Ma’ruf Denpasar mengajukan permohonan dana bantuan hibah untuk kegiatan perjalanan Ziarah Wali Songo dan pengadaan pakaian seragam pada APBD Perubahan TA. 2016. Pengajuan bantuan dana hibah ini dibantu oleh tersangka H. Mohamad Saifudin, 41 tahun, sebagai Pembina yayasan Al-Ma’ruf  dan tersangka Supeni Mayangsari, 43 tahun. Pemerintah Kota Denpasar kemudian mengucurkan dana hibah sebesar Rp200 juta.

Sebagai ketua yayasan dan pemohon dana bantuan hibah, H. Miftah Aulawi Noor, tidak dapat mempertanggungjawabkan dana bantuan hibah untuk kegiatan perjalanan ziarah wali songo dan pengadaan pakaian seragam.

Ternyata, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan dalam laporan pertanggung jawaban  mempergunakan nota dan kwitansi fiktif. Hasil  audit perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Bali menyatakan bahwa perbuatan ketiga tersangka   telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp200 juta.  DM

Komen via Facebook