Masa Depan Komunikasi Publik Ada di Media Digital

61

DENPASAR-klikpena.com
Masa depan komunikasi publik adalah dunia internet. Dalam konteks media, maka tidak bisa dipungkiri, media-media mainstream yang berbasis internet atau media digital akan tampil terdepan sebagai sarana komunikasi publik meninggalkan beberapa media mainstream konvensional seperti Media cetak dan elektronik. Hal itu diungkap seorang wartawan senior, Wayan Juniarta saat tampil sebagai nara sumber Dialog Forum Kordinasi Kehumasan Provinsi Bali, yang digagas Dinas Komunikasi, informasi dan Statistik (Dskominfos) Provinsi Bali di ruang rapat Diskominfos Bali, Rabu 5/12.

“Banyak penelitian maupun survei yang menunjukkan betapa media konvensional mulai ditinggalkan dan orang beralih ke media digital. Karena itu, pranata Humas harus segera ambil sikap untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan selera masyarakat dalam memperoleh informasi, ” ujar Juniarta.
Lebih lanjut dikatakan, pranata Humas harus benar-benar bijak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam berkimunikasi maupun dalam mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan pemerintah maupun kebijakan pejabat. Diakui, tugas sebagai pranata Humas memang serba sulit apalagi bila ada pejabat yang senang membuat kebijakan kagetan. “Bayangkan kalau seorang pejabat, tiba-tiba misalnya ingin menghapus pajak bumi dan bangunan. Lalu pejabat tersebut bicara kepada bawahannya Sekda misalnya. Tau atau tidak tau, Humas hatus bisa menjelaskan kepada media tentang kebinakan baru yang bahkan mungkin belum diketahuinya sama sekali. Itulah tugas Humas, ‘ kata Jun.

Wayan Juniarta saat tampil sebagai nara sumber Dialog Forum Kehumasan

Pada bagian lain pemaparannya, Juniarta juga mengingatkan pranata Humas untuk sama-sama menyikapi dengan cermat berita-berita atau informasi yang bersifat bohong atau hoax. Cara menyikapinya kata Juniarta adalah dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah secara kolektif maupun secara individu pejabat. Ia sadari bahwa selama ini, Humas memang sering kali tampil sebagai “pemadam kebakaran”. Karena itu Humas harus mampu bertindak cepat pada saat pejabat mengeluarkan kebijakan yang mendadak. Di sini, komunikasi cepat dan kreatif sangat diperlukan.

Dialog Forum Kordinasi Kehumasan provinsi Bali yanh dipandu IB Ketut Ludra tersebut, juga menampilkan salah seorang komisioner Bawaslu Bali, Wayan Widyardana.
Menanggapi pertanyaan salah seorang peserta tentang posisi humas dalam menjalankan tugas yang terkait kebijakan pejabat yang cenderung mengarah pada politik, Wudyardana mengatakan, untuk event Pemilu Legislatif 2019 mendatang, maupun Pemilu Presiden, bebannya tidak terlalu berat bagi ASN (Aparatur Sipil Negara). “Beban berat Humas adalah ketika bertugas saat Pemilihan Kepala Daerah. Karena bisa saja sulit membedakan pejabat bicara dalam konteks tugas ataukah dalam konteks mencari dukungan untuk kembali maju dalam pemilihan kepala daerah. Inilah yang benar-benar harus diwaspadai oleh pranata Humas, “pungkas Widyardana. Acara Dialog Forum Koordinasi Kehumasan yang digelar Diskominfos Provinsi Bali tersebut diikuti seluruh pejabat Humas Kabupaten Kota di Bali dan para pejabat dari Dinas Kominfo Kabupaten kota se Bali.  BIL

Komen via Facebook