Penataan Taman Kota Lumintang, Pemprov Siap Jadi Mediasi Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar

33

Denpasar, Klikpena. com-Penataan Taman Kota Lumintang yang distop oleh Satpol PP Kabupaten Badung beberapa waktu atas instruksi Bupati Giri Prasta menjadi atensi Pemprov Bali.

Pemerintah Provinsi Bali akan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator untuk memediasi kedua pihak.

Hal itu disampaikan Ketut Nayaka Kepala UPT Pemanfaatan dan Pengamanan Aset, BPKAD Prov Bali pada acara PB3AS di lapangan Renon, Denpasar, Minggu (5/8).

Ia mengharapkan, kedua pihak tenang dulu jangan membawa ke ranah hukum. “Saya harap kedua belah pihak untuk cooling downdulu, karena kami pihak pemprov siap memediasi,” jelasnya.

Menurutnya, permasalahan tersebut sesungguhnya tidak terletak pada siapa yang benar ataupun salah, namun akibat tidak jalannya koordinasi dan komunikasi antara Pemkot Denpasar dengan Pemkab Badung. “Sesungguhnya Pemkab Badung tidak sepenuhnya salah, mengingat lapangan Lumintang  merupakan aset Pemkab Badung sesuai dengan pasal 42 dan pasal 92 PP No 27 Tahun 2014 serta Pasal 296 dan Pasal 482 Permendagri 19 tahun 2016, bahwa Pengelola barang wajib melakukan pengamanan dan pengawasan atas pengelolaan barang daerah,” imbuhnya.

Akan tetapi, menurutnya Satpol PP Kabupaten Badung kurang koordinasi, mengingat taman Lumintang adalah aset pinjam pakai oleh Pemkot Denpasar. Dia mengatakan seharusnya pihak peminjam pakai menyampaikan surat pemberitahuan/pemakluman. “Untuk itu saya katakan di sini hanya masalah kurang koordinasi saja. Dan Pemprov Bali akan memediasi,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyatakan pemprov dan pemkab serta pemkot sedang menata kembali pengelolaan aset sesuai peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan pengguna, pemanfaatan, pengamanan, dll. Karena aset memiliki nilai ekonomis dan strategis sehingga menjadi sorotan publik dan objek audit BPK RI(abi/**)

Komen via Facebook